Irwan Jhohan Akan Temui Pengusaha Membahas Tengtang Kisruh Kadin Aceh

Banda Aceh – Ann
Dua anggota DPR Aceh, yakni T. Irwan Djohan dan T. Ibrahim menemui para pengusaha yang berunjuk rasa ke DPR Aceh pagi tadi, Selasa (23/10/2018).

Para pengusaha tersebut menuntut musyawarah provinsi ke-6 Kadin Aceh yang bakal digelar pada November 2018 agar dibatalkan karena dinilai sarat kepentingan keluarga dari kubu Firmandez.

T. Ibrahim mengatakan, ia tidak menyangka bila terjadi gejolak dan kekisruhan di dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh yang memiliki gedung megah tersebut. Pihaknya akan berkomunikasi dengan komisi terkait untuk mengakomodir aspirasi para pengusaha dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kadin Pusat di Jakarta.
“Waktu saya bergabung dulu Kadin Aceh sangat luar biasa kiprahnya dalam pembangunan, maka ke depan kita akan mendorong supaya Kadin Aceh akan berkiprah dalam pembangunan Aceh,” kata Ibrahim.

Sementara itu, T. Irwan Djohan yang pernah menjadi pengurus Kadin Aceh tahun 1997-1999 mengatakan apa yang terjadi hari ini dalam tubuh Kadin Aceh tidak bisa diterima. Terlepas dari persoalan Firmandes, ia mengatakan publik mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Aceh dan Kadin beberapa tahun lalu.

“Yang namanya organisasi harus dijalankan sesuai AD/ART, jangan dibawa secara pribadi. Dari beliau, ke adiknya dan ke anaknya lagi, ini sangat memalukan sekali, masyarakat melihat ini, sangat dinasti sekali. Benar bahwa selama ini Kadin Aceh tidak melakukan kiprahnya terhadap pembangunan di Aceh. Kita tidak ingin ini berlanjut, kita harus perbaiki dengan kepengurusan baru dan semangat baru,” kata Irwan Djohan di hadapan pengunjuk rasa.

Ia berjanji akan membantu memperjuangkan semaksimal mungkin dan persoalan ini akan diteruskan ke Kadin Indonesia. T. Irwan Djohan juga mengatakan bila pembangunan gedung Kadin Aceh berasal dari APBA, sehingga menjadi milik rakyat Aceh, milik Pemerintah Aceh, bukan milik pribadi. Katanya, bagaimana mengharapkan Kadin bisa berkembang sementara urusan internal saja belum beres.

“Kadin Aceh tahun yang lalu kisruh, tahun ini juga kisruh lagi, selalu dalam keadaan kisruh, maka harus segera diselesaikan,” katanya.[*]