Banda Aceh | ANN
Kisruh yang menimpa Pengurus Kadin Aceh sepertinya semakin meruncing. Setelah adanya gugatan dari mantan Ketua Kadin Aceh Besar, Faisal Oesman terhadap Ketua Kadin Aceh H. Firmandez di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.
Kini, kantor kumpulan pengusaha itu, di Jalan Taman Makam Pahlawan No.1, Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh, diambil alih empat pengurus. Mereka adalah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Ir H M Iqbal, Waketum Indra Azmi SE, Ketua Komite Bidang Jasa Konstruksi dan Infrastruktur, Muhammad Mada, dan T Jaelani Yacob SE, Wakil Ketua Bidang Kemaritiman merangkap Plt Kadin Kota Sabang.
“Ini terpaksa kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang ada,” tegas Ir H M Iqbal atau akrab disapada Iqbal Piueng. Sementara Muhammad Mada atau akrab dipanggil Cek Mada menyebutkan. “Ini rumah kami dan kami kembali, setelah beberapa tahun tak hadir, karena kondisi atau satu dan lain hal,” katanya.
Selain itu, mereka menilai, pengambil alihan tersebut, karena kepengurusan Kadin Aceh dibawah kepemimpinan Firmandez, berjalan tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Termasuk suburnya praktik nepotisme. Misal, menempatkan anak serta adik kandungnya sebagai pengurus.
Selain itu, ditunjuk pula Muhammad Mada sebagai juru bicara. Dia menjelaskan, kegiatan yang seharusnya dijalankan Pengurus Kadin Aceh selama ini, justeru yang terjadi kevacuman.
Dia mencontohkan, selama Periode 2013-2018 Kadin Aceh, baru enam Kadin kabupaten/kota yang melaksanakan musyawarah secara sah. Selain itu, kantor yang semestinya menjadi tempat naungan para pengusaha, malah telah lama tidak aktif.
“Saat ini, Firmandez lagi melaksanakan road show di kabupaten/kota untuk menggelar musyawarah kabupaten (Mukab) abal-abal. Semua yang dilakukan Firmandez, bertujuan untuk memenuhi kuorum pada Musyawarah Provinsi (Musprov) yang akan digelar pada bulan November 2018 mendatang.”
“Kami mau Kadin Aceh ini jalan sesuai AD/ART. Kami juga sudah memberi tahu Kadin Pusat. Namun responnya biasa saja. Maka, malam ini kami bersikap dan menyerahkan Kantor Kadin Aceh kepada Ketua Kadin Kota Banda Aceh, H. Muntasir Hamid untuk diamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Mada.
Ketua Kadin Kota Banda Aceh, Muntasir Hamid, mengaku siap menerima mandat dan kepercayaan itu. “Siap dan tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknnya,” tegas Muntasir Hamid. Selanjutnya, Muntasir Hamid menyatakan kepada semua pihak yang terkait, agar bersama-sama mengamankan kantor tersebut beserta isinya, khususnya dokumen-dokumen penting.
“Mari kita kawal semua ini sampai ada titik temu. Kita bukan merampok, ini rumah kita semua. Mudah-mudahan para pengusaha lainnya bisa meramaikan kantor ini lagi, bersilaturahmi kembali, setelah 15 tahun Kantor Kadin Aceh tidak aktif,” harapnya.
Menariknya, entah kebetulan atau sudah ada bocoran informasi. Jumat siang (28/9/2018), Ketua Kadin Aceh Firmandez mengirim surat kepada Kapolresta Banda Aceh. Isinya, minta pengamanan Kantor Kadin Aceh. Surat itu menyebutkan, adanya informasi ancaman dari pihak yang belum diketahui orangnya dan ingin menduduki Kantor Kadin Aceh, dibawah kepemimpinannya.
“Maka, kami mohon pengamanan Kantor Kadin Aceh beserta aset yang ada didalamnya. Pengamanan ini diperlukan dalam rangka persiapan Musprov Kadin Aceh Ke-VI, yang direncanakan pada pertengahan November 2018 di Banda Aceh,” tulis Firmandez.
Diakhir suratnya itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini, juga minta untuk ditugaskan beberapa personil polisi di kantor tersebut.
Menanggapi hal itu, Muhammad Mada mengatakan. “Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Toh, yang datang adalah Pengurus Kadin Aceh juga. Insya Allah, besok siang kami akan berkumpul, bersilaturrahmi sambil makan siang bersama,” ujar Muhammad Mada dengan nada santai.
Pantauan media ini hingga dini hari, di kantor itu masih terdapat sejumlah orang. Ada yang berada di luar (teras), sebagian lagi di dalam ruangan, sambil santai dan istirahat. Selain itu, media ini belum berhasil mengkonfirmasi Ketua dan Pengurus Kadin Aceh di mintai pendapatnya.(*)
