KOTA JANTHO - ANN
Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali bersama Sekdakab Drs Iskandar MSi dan beberapa kepala OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) melihat langsung gedung pasar bertingkat Lambaro yang akan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik Aceh Besar atau mal pelayanan publik, Kamis (14/2/2019).
Bangunan berlantai tiga yang terletak di depan Masjid Jami' Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, direncanakan lantai duanya akan digunakan untuk segala bentuk pelayanan baik pelayanan KTP, akta kelahiran, KK, izin usaha, koperasi, BPJS, pajak, PDAM dan pelayanan umum lainnya seperti perbankan.
"Kita akan buka pelayanan semudah-mudahnya, cepat, murah dan bersih. Karena masyarakat butuh dilayani dengan mudah dan dekat. Mal Pelayanan Publik memang hal baru di Aceh, tetapi tidak bagi sebagian daerah lain di Indonesia," ungkap Mawardi Ali, disela-sela peninjauan tersebut.
Pada kesempatan itu, Bupati Mawardi meminta Asisten III dan Kabag Hukum untuk mengkaji regulasi agar Mal Pelayanan Publik Aceh Besar bisa segera diluncurkan pada bulan April 2019. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh Besar dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik yang diketuai oleh Sekdakab Aceh Besar dengan melibatkan sejumlah OPD seperti DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Baitul Mall, BPKD, Bappeda dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
Bupati Aceh Besar juga ingin di Mal Pelayanan Publik nantinya secara transparan harus menginformasikan jangka waktu yang jelas dan akurat kepada masyarakat, baik menyangkut lamanya pengurusan maupun proses alur pelayanan. "Sebelum ini diluncurkan, tim akan melakukan pertemuan dengan pemerintah yang telah membuka Mal Pelayanan Publik seperti di Surabaya dan Bayuwangi agar nanti bisa langsung eksis serta berjalan sebagaimana harapan masyarakat dan secara langsung nantinya akan semakin menghidupkan sektor ekonomi disekitarnya saat Mal tersebut berjalan," pungkas Mawardi Ali.
Lebih lanjut Bupati Mawardi berharap pemerintah juga mendapat masukan dibukanya loket pengaduan di Mal Pelayanan Publik tersebut agar masyarakat dapat memberikan pengaduan maupun masukan terhadap pemerintah secara langsung. "Ini penting sehingga berbagai persoalan yang ada pada pelayanan baik itu kekurangan maupun kepuasan dapat disampaikan di loket pengaduan, sebagai bentuk transparansi," demikian Bupati Aceh Besar.
Teks foto
Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali bersama Sekdakab Drs Iskandar MSi dan beberapa kepala OPD melihat langsung gedung yang akan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik Aceh Besar atau mal pelayanan publik, di Lambaro, Kamis (14/2/2019).
