Header Ads

BKKBN Aceh Gelar Simposium Menuju Aceh Hebat



BANDA ACEH - ANN Perwakilan Badan BKKBN Aceh  Simposium  Menuju Aceh Hebat
BANDA ACEH - ANN Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, mJumat (8/3), menggelar Simposium Menuju Aceh Hebat dengan Gerakan Upaya Pencegahan stunting di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh. Simposium yang dihadiri 120 peserta dari TP PKK Aceh, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, tokoh agama, tokoh masyarakat, Paguyuban Juang Kencana (PJK) Aceh, dan mitra kerja BKKBN lainnya, dibuka Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK) BKKBN, M Yani.

 Dalam sambutannya M Yani mengatakan, penyebab utama terjadinya stunting akibat kurangnya asupan gizi yang diterima janin/bayi dan sanitasi yang buruk. Kurang gizi, menurutnya, antara lain dapat menyebabkan anak tidak cerdas karena pertumbuhannya otak terhambat serta anak berpotensi pendek karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan terhambat.

Karena itu, kata Yani, pemerintah melakukan tindakan intervensi pada instansi terkait, mengingat stunting bukan hanya masalah pada satu lembaga saja. Tapi, perlu keterlibatan kementrian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

 “Karena stunting terjadi akibat multifaktor, maka penanganannya juga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tapi, harus serentak dilakukan dan tentu perlu komitmen bersama,” ujar M Yani yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN. Ditambahkan, stunting terjadi sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan pada waktu anak lahir, tapi harus sejak ibu hamil dan bahkan jauh sebelum itu harus sudah dilakukan intervensi.

 Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri, mengatakan, harus ada gerakan bersama untuk menuju Aceh Hebat dan terbebas stunting. Sebab, Aceh merupakan salah satu daerah yang masih tinggi angka stunting. Dari hasil SDKI tahun 2017, sebut Sahidal, empat dari 10 anak di Aceh mengalami stunting.

BKKBN Aceh, kata Sahidal, diberikan amanah untuk menyelesaikan persoalan stunting di tiga kabupaten/kota yang sudah dilakukan yaitu Aceh Tengah dan Pidie pada 2018 dan 2019 di Aceh Timur. “Stunting tidak hanya satu persoalan saja, tapi menyeluruh dari persoalan pengasuhan, asupan, pola makan, sanitasi, dan sebagainya. Untuk itu BKKBN memiliki program 1.000 hari pertama kehidupan yang bisa menurunkan stunting di Aceh, selain pengetahuan pola asuh dan pemberian ASI ekslusif,” jelas Sahidal.

Di tempat yang sama, Wakil ketua pkk Aceh , Dyah Erti Idawati mengatakan, Tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah siap menggerakan 400 ribu kader PKK diseluruh Aceh untuk mengawal program-program pencegahan stunting. “Sejak deklarasi minggu lalu di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh yang dihadiri Plt Gubernur Aceh dan Kementerian Kesehatan, sudah ada sejumlah instansi yang bergerak untuk program pencegahan stunting ini, mulai dari dinas kesehatan, BPMG, dan hari ini BKKBN. Ke depan kita juga akan kerja sama dengan instansi lain,” tambahnya.

Dengan adanya deklarasi itu dan pihaknya akan melakukan intervensi ke 10 kabupaten/kota di Aceh, Dyah optimis pada tahun ini angka stunting di Aceh bisa diturunkan secara signifikan.

Sebagai bentuk keseriusan TP PKK Aceh, sebutnya, dilakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan kader Posyandu, pendampingan ibu hamil dan penggunaan buku KIA, serta revitalisasi dan optimalisasi Posyandu terintegrasi.


Buka Simposium BKKBN, JK Ingatkan Pentingnya KB di Era Industri 4.0

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (Noval/detikcom)

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (jk) mengingatkan masih pentingnya program Keluarga Berencana (kb). JK mengatakan program KB penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Perubahan zaman, tetap membutuhkan Keluarga Berencana. Bukan kekhawatiran soal pangan, tapi justru terkait revolusi industri. Apa yang terjadi saya sampaikan. Akibat teknologi berkembang, maka industri berkembang tidak butuh lapangan pekerja tapi skill," kata JK.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat membuka Simposium Nasional Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019). Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal.

JK mengatakan KB dibutuhkan untuk menghasilkan SDM yang mempunyai keahlian dalam bekerja. Menurutnya, banyak di negara maju sudah banyak pengurangan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian.

"Apabila bicara (revolusi industri) 4.0, maka akan terjadi pengurangan pekerjaan di pabrik," sebutnya. JK berharap pelaksanaan program KB dapat terus berjalan sukses. Dia ingin program tersebut memberi manfaat bagi masyarakat.

"Program KB harus menjadi perhatian dan membawa manfaat yang baik bagi masyarakat," paparnya. Sementara itu, Nofrijal mengatakan BKKBN konsisten dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. BKKBN juga berhasil membangun 14.098 kampung KB di seluruh Indonesia.

"Semenjak dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo pada 15 Januari 2016, telah terbentuk 14.098 kampung keluarga berencana di Indonesia. Inovasi kampung KB langkah konkret mengurangi kemiskinan dan menanggulangi gizi buruk," kata Nofrijal. dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, mJumat (8/3), menggelar Simposium Menuju Aceh Hebat dengan Gerakan Upaya Pencegahan stunting di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh. Simposium yang dihadiri 120 peserta dari TP PKK Aceh, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, tokoh agama, tokoh masyarakat, Paguyuban Juang Kencana (PJK) Aceh, dan mitra kerja BKKBN lainnya, dibuka Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK) BKKBN, M Yani.

 Dalam sambutannya M Yani mengatakan, penyebab utama terjadinya stunting akibat kurangnya asupan gizi yang diterima janin/bayi dan sanitasi yang buruk. Kurang gizi, menurutnya, antara lain dapat menyebabkan anak tidak cerdas karena pertumbuhannya otak terhambat serta anak berpotensi pendek karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan terhambat.

Karena itu, kata Yani, pemerintah melakukan tindakan intervensi pada instansi terkait, mengingat stunting bukan hanya masalah pada satu lembaga saja. Tapi, perlu keterlibatan kementrian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

 “Karena stunting terjadi akibat multifaktor, maka penanganannya juga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tapi, harus serentak dilakukan dan tentu perlu komitmen bersama,” ujar M Yani yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN. Ditambahkan, stunting terjadi sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan pada waktu anak lahir, tapi harus sejak ibu hamil dan bahkan jauh sebelum itu harus sudah dilakukan intervensi.

 Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri, mengatakan, harus ada gerakan bersama untuk menuju Aceh Hebat dan terbebas stunting. Sebab, Aceh merupakan salah satu daerah yang masih tinggi angka stunting. Dari hasil SDKI tahun 2017, sebut Sahidal, empat dari 10 anak di Aceh mengalami stunting.

BKKBN Aceh, kata Sahidal, diberikan amanah untuk menyelesaikan persoalan stunting di tiga kabupaten/kota yang sudah dilakukan yaitu Aceh Tengah dan Pidie pada 2018 dan 2019 di Aceh Timur. “Stunting tidak hanya satu persoalan saja, tapi menyeluruh dari persoalan pengasuhan, asupan, pola makan, sanitasi, dan sebagainya. Untuk itu BKKBN memiliki program 1.000 hari pertama kehidupan yang bisa menurunkan stunting di Aceh, selain pengetahuan pola asuh dan pemberian ASI ekslusif,” jelas Sahidal.

Di tempat yang sama, Wakil ketua pkk Aceh , Dyah Erti Idawati mengatakan, Tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah siap menggerakan 400 ribu kader PKK diseluruh Aceh untuk mengawal program-program pencegahan stunting. “Sejak deklarasi minggu lalu di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh yang dihadiri Plt Gubernur Aceh dan Kementerian Kesehatan, sudah ada sejumlah instansi yang bergerak untuk program pencegahan stunting ini, mulai dari dinas kesehatan, BPMG, dan hari ini BKKBN. Ke depan kita juga akan kerja sama dengan instansi lain,” tambahnya.

Dengan adanya deklarasi itu dan pihaknya akan melakukan intervensi ke 10 kabupaten/kota di Aceh, Dyah optimis pada tahun ini angka stunting di Aceh bisa diturunkan secara signifikan.

Sebagai bentuk keseriusan TP PKK Aceh, sebutnya, dilakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan kader Posyandu, pendampingan ibu hamil dan penggunaan buku KIA, serta revitalisasi dan optimalisasi Posyandu terintegrasi.


Buka Simposium BKKBN, JK Ingatkan Pentingnya KB di Era Industri 4.0

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (Noval/detikcom)

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (jk) mengingatkan masih pentingnya program Keluarga Berencana (kb). JK mengatakan program KB penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Perubahan zaman, tetap membutuhkan Keluarga Berencana. Bukan kekhawatiran soal pangan, tapi justru terkait revolusi industri. Apa yang terjadi saya sampaikan. Akibat teknologi berkembang, maka industri berkembang tidak butuh lapangan pekerja tapi skill," kata JK.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat membuka Simposium Nasional Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019). Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal.

JK mengatakan KB dibutuhkan untuk menghasilkan SDM yang mempunyai keahlian dalam bekerja. Menurutnya, banyak di negara maju sudah banyak pengurangan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian.

"Apabila bicara (revolusi industri) 4.0, maka akan terjadi pengurangan pekerjaan di pabrik," sebutnya. JK berharap pelaksanaan program KB dapat terus berjalan sukses. Dia ingin program tersebut memberi manfaat bagi masyarakat.

"Program KB harus menjadi perhatian dan membawa manfaat yang baik bagi masyarakat," paparnya. Sementara itu, Nofrijal mengatakan BKKBN konsisten dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. BKKBN juga berhasil membangun 14.098 kampung KB di seluruh Indonesia.

"Semenjak dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo pada 15 Januari 2016, telah terbentuk 14.098 kampung keluarga berencana di Indonesia. Inovasi kampung KB langkah konkret mengurangi kemiskinan dan menanggulangi gizi buruk," kata Nofrijal.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.