Header Ads

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Telah Menghentikan IUP PT LMR Sejak 25 Februari 2019


Banda Aceh - ANN
Direktur Jenderal Mineral dan Batu-Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Linge Mineral Resources (LMR) sejak 25 Februari 2019, berdasarkan Surat Nomor 705/30.07/DJB/2019 tanggal 12 Maret 2019.
Hal ini dijelaskan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto S.STP MM menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/9/2019).
Namun demikian, kata Iswanto melanjutkan, pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa dan akan menyampaikannya kepada pimpinan pada kesempatan pertama.
Aspirasi para pengunjuk rasa juga akan diteruskan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, dan Bupati Aceh Tengah.
“Aspirasi masyarakat harus sampai kepada BKPM dan Bupati Aceh Tengah sebagai pihak yang terkait dengan perizinan dan lokasi IUP PT LMR,” kata Iswanto.
Menurut Iswanto, IUP PT LMR dikeluarkan oleh BKPM atas Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah. Pemerintah Aceh sejauh ini belum mengeluarkan izin apa pun untuk PT LMR.
Karena itu, aspirasi mahasiswa perlu disampaikan kepada pejabat yang terkait langsung dengan proses IUP tersebut.
Seperti diketahui, unjuk rasa yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Aceh tersebut digelar oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Bela Linge (GERBIL). Mereka menuntut Pemerintah Aceh untuk tidak memberikan rekomendasi dan izin kepada PT LRM.
Pemerintah Aceh diminta tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan, izin lingkungan, serta mendesak Pemerintah Aceh untuk mengambil sikap tegas menolak kehadiran PT LMR di Aceh Tengah.
Menurut para pengunjuk rasa itu kehadiran perusahaan tambang akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup di Aceh Tengah.
“Tambang akan membuat pasokan air kami berkurang, tambang hanya menguntungkan kaum kapitalis saja, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja,” teriak salah satu pengunjuk rasa tersebut.
Penyampaian aspirasi para pengunjuk rasa itu diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar, Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Muhammad Iswanto, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aulia Sofyan, dan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Said Faisal.
Para pengunjuk rasa menolak berbicara dengan perjabat Pemerintah Aceh tersebut. Meski sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian dan personil Satpol PP—mereka ingin masuk Gedung Setda Aceh—namun akhirnya mereka membubarkan diri sekira pukul 15.00 WIB.[adv]
  • TAGS

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.