Dalam rilis pers, Sabtu (01/11/2025), Bos Manyak menegaskan bahwa perilaku kasar dan intimidatif seorang pejabat publik menunjukkan kemunduran moral serta hilangnya nilai-nilai kepemimpinan yang beradab. Menurutnya, pejabat daerah seharusnya menjadi teladan bagi rakyat, bukan memperlihatkan sikap premanisme di hadapan publik.
“ Kami sangat menyesalkan tindakan Wakil Bupati Pidie Jaya yang berperilaku seperti preman. Itu bukan cerminan pemimpin Aceh, tapi mempermalukan Aceh di hadapan rakyatnya sendiri,” tegas Sulaiman Manaf.
Ia mengatakan, kepemimpinan dalam adat Aceh dibangun atas dasar akhlak, wibawa, dan rasa tanggung jawab, bukan dengan arogansi dan kekerasan. Seorang pemimpin, kata dia, seharusnya menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, bukan justru menebar ketakutan.
“ Pemimpin itu tempat rakyat menaruh harapan, bukan tempat rakyat menaruh ketakutan. Kalau pejabat sudah bertindak kasar, ke mana lagi rakyat harus menghormati pemimpinnya?” ujarnya.
Bos Manyak juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. Ia mendesak aparat kepolisian untuk bertindak profesional dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
“ Semua sama di mata hukum. Polisi harus memproses aksi kriminal tersebut, jangan hanya tegas kepada rakyat kecil namun lemah di hadapan pejabat tinggi,” katanya.
Ia menilai, jika aparat penegak hukum terkesan takut menindak pejabat, maka kepercayaan masyarakat terhadap keadilan akan runtuh. Karena itu, Laskar Panglima Nanggroe meminta agar hukum ditegakkan seadil-adilnya, sesuai dengan semangat keadilan yang hidup di Aceh.
“ Kami mengingatkan agar penegak hukum jangan pilih kasih. Kalau rakyat kecil cepat ditangkap, maka pejabat pun harus diperlakukan sama di depan hukum. Jangan ada kesan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar Bos Manyak.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tindakan Wakil Bupati Pidie Jaya tersebut bukan hanya melanggar norma hukum, tapi juga mencederai nilai adat dan kehormatan Aceh.
“ Tindakan seperti itu melukai perasaan rakyat. Aceh ini tanah beradab, bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan dengan kekerasan. Kita punya adat, punya marwah, dan itu harus dijaga,” tegasnya lagi.
Dalam pernyataannya, Bos Manyak menegaskan bahwa Laskar Panglima Nanggroe akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai koridor keadilan. Ia juga mengingatkan para pejabat publik agar tidak menggunakan jabatan untuk menindas atau menakut-nakuti rakyat.
“ Kami tidak akan tinggal diam. Kalau hukum tidak berjalan, Laskar akan bersuara. Marwah Aceh adalah tanggung jawab kita semua. Siapa pun yang bersalah, entah rakyat biasa atau pejabat tinggi, harus bertanggung jawab di depan hukum,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada seluruh pejabat di Aceh agar menjaga kehormatan jabatan dan tidak mempermalukan rakyat dengan perilaku yang tidak pantas.
“ Pejabat harus sadar diri. Jabatan itu amanah, bukan alat untuk menindas. Kalau tidak mampu menjadi teladan, lebih baik mundur daripada mempermalukan Aceh,” tutup Sulaiman Manaf alias Bos Manyak dalam rilis persnya. (*)
