Pergantian sejumlah kepala dinas di tengah situasi krisis semakin menegaskan adanya ketidaktepatan dalam menentukan prioritas. Di satu sisi, masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan pasca bencana. Namun di sisi lain, elit pemerintahan justru sibuk merombak struktur dan memainkan dinamika kekuasaan yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak rakyat.
Situasi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menempatkan prioritas. Dalam kondisi darurat, pemerintah seharusnya fokus pada penanganan bencana dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat, bukan terseret dalam kepentingan politik praktis.
Dalam konteks tersebut, peran Sekda Aceh sebagai pimpinan tertinggi birokrasi menjadi sorotan serius. Sekda seharusnya menjadi penjaga netralitas dan stabilitas administrasi pemerintahan. Namun ketika arah kebijakan justru bias dan tidak berorientasi pada pelayanan publik, maka wajar jika muncul penilaian bahwa terjadi kegagalan dalam memahami peran strategis tersebut.
“Di saat rakyat masih bertahan di pengungsian, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan justru sibuk dengan dinamika politik. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi soal keberpihakan,” tegas M. Iqbal Farabi.
Sekretaris Wilayah Himapolindo tersebut menegaskan bahwa birokrasi harus tetap berdiri netral, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Netralitas aparatur bukan sekadar prinsip administratif, tetapi merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Sekda harus kembali fokus pada tugas pokoknya sebagai birokrat. Jika tidak mampu menjaga netralitas dan terus terseret dalam polemik, maka wajar jika publik menuntut evaluasi hingga pencopotan,” lanjutnya.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih terdampak bencana, pemerintah tidak boleh kehilangan fokus. Rakyat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan disibukkan oleh konflik dan kepentingan kekuasaan.
Oleh karena itu, kami mendesak agar dilakukan evaluasi tegas terhadap kinerja Sekda Aceh. Langkah ini penting untuk memastikan birokrasi tetap berada pada jalur yang benar dan tidak terlibat dalam dinamika politik praktis.
Jika Sekda tidak mampu kembali pada jalurnya sebagai birokrat yang netral dan profesional, maka tuntutan publik tidak lagi sekadar evaluasi, melainkan pencopotan.
Jangan lamban. Jangan abai. Rakyat menunggu kehadiran negara, bukan pertikaian kekuasaan.
