• Jelajahi

    Copyright © Aceh Nasional News
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Category 2

    BI dan Pemerintah Perkuat Sinergi, Ekonomi Aceh 2026 DiproyeksikanTumbuh hingga 5,10 Persen

    10/24/26, Sabtu, Oktober 24, 2026 WIB Last Updated 2026-10-23T18:55:50Z
    BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Aceh memperkuat sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi agar perekonomian Aceh tumbuh lebih cepat, lebih tangguh, dan lebih mandiri.
    Komitmen tersebut mengemuka dalam Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan III 2026 bertema “Pascabencana Hidrometeorologi: Mendorong Perekonomian Aceh Tumbuh Lebih Cepat, Lebih Resilien, dan Lebih Mandiri” yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/10/2026).

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Meuseuraya Festival 2026 pada 22–25 Oktober tersebut diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh sebagai forum untuk membahas perkembangan ekonomi terkini dan merumuskan strategi menghadapi tantangan perekonomian daerah.
    Forum ini dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Agus Chusaini, Asisten Sekretaris Daerah Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, perbankan, akademisi, media, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutannya, Agus Chusaini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi Aceh sepanjang 2026.

    Menurutnya, perekonomian Aceh menunjukkan perkembangan positif, dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan II 2026 masing-masing mencapai 4,09 persen dan 4,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
    “Pertumbuhan ekonomi kita ini utamanya didorong oleh kinerja lapangan usaha sektor pertanian, perdagangan, serta konstruksi, sejalan dengan percepatan proses pemulihan pascabencana,” ujar Agus.

    Meski menunjukkan tren pertumbuhan positif, Aceh masih menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Pada September 2026, inflasi Aceh tercatat sebesar 0,36 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 5,03 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen secara tahunan.

    Tekanan inflasi terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai merah akibat sentra produksi di Aceh Tengah yang masih berada dalam fase tanam serta musim kemarau panjang yang turut memengaruhi pasokan cabai secara nasional.

    Selain itu, meningkatnya permintaan daging ayam ras selama perayaan Maulid Nabi dan kenaikan biaya pakan ternak turut memberikan tekanan terhadap harga. Sementara itu, penurunan harga tomat seiring panen raya di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta tambahan pasokan dari Sumatera Utara, membantu menahan laju inflasi.

    BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2026 berada pada kisaran 4,20–4,60 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 4,60–5,10 persen.
    Proyeksi tersebut didukung percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana, investasi swasta yang tetap tinggi, serta perluasan implementasi program prioritas pemerintah pusat.

    Adapun inflasi Aceh pada 2026 diprakirakan berada pada rentang 1,94–3,14 persen secara tahunan. Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun.
    Sementara itu, Asisten Sekda Aceh, T. Robby Irza, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Pemulihan juga harus menyentuh mata pencaharian masyarakat, menjaga daya beli, serta membuka kesempatan kerja.

    “Pemulihan merupakan upaya bersama,” ujarnya.

    Pemerintah Aceh, lanjutnya, mengharapkan dukungan pelaku usaha, perbankan, dan Bank Indonesia untuk memperkuat pembiayaan serta jaringan distribusi pangan antardaerah. Upaya tersebut diharapkan menjadikan pemulihan pascabencana sebagai momentum transformasi ekonomi Aceh agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan.

    Tiga Narasumber Bahas Strategi Pemulihan Ekonomi
    Diskusi AEF Triwulan III 2026 menghadirkan tiga narasumber, yakni Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Anisha Wirasti Cahyaningrum; Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A.; serta Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh Rahmadhani, M.Bus.

    Diskusi dipandu Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Dr. Muhammad Abrar, S.E., M.Si.

    Dalam pemaparannya, Anisha Wirasti Cahyaningrum menjelaskan bahwa prospek ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi, serta kondisi kebijakan moneter global.

    Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh sebesar 4,9–5,7 persen pada 2026. Inflasi nasional pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan.

    Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20–21 Oktober 2026, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI-Rate sebesar 5,75 persen serta memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan.

    Menurut Anisha, kondisi tersebut dapat menjadi peluang bagi Aceh untuk meningkatkan ekspor, terutama melalui pengembangan komoditas strategis bernilai jual tinggi.

    Selanjutnya, Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar layanan dasar telah kembali pulih, tetapi pembangunan hunian tetap, jembatan daerah, dan penyaluran bantuan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

    Bappenas juga menyoroti kesenjangan pertumbuhan antarwilayah yang membutuhkan pendekatan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

    Karena itu, pemutakhiran rencana induk pemulihan dinilai penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Penyesuaian intervensi pembangunan juga diperlukan untuk mendorong investasi dan meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.

    Sementara itu, Rahmadhani dari DPMPTSP Aceh memaparkan strategi penguatan iklim investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Aceh menargetkan realisasi investasi sebesar Rp9,8 triliun pada 2026.
    Arah kebijakan investasi pascabencana difokuskan pada pemulihan, penguatan, dan transformasi investasi menuju sektor hilirisasi, ekspor, serta pengembangan rantai nilai lokal.

    Terdapat empat sektor potensial yang menjadi perhatian, yaitu infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta pengembangan kawasan investasi.
    Penguatan investasi pada sektor-sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk daerah, serta memperluas kontribusi Aceh dalam perdagangan antardaerah dan pasar ekspor.
    Sinergi Jadi Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan
    Secara keseluruhan, forum menegaskan bahwa percepatan pemulihan ekonomi Aceh membutuhkan dukungan kebijakan yang stabil, pembangunan yang merata, penguatan investasi, serta peningkatan daya saing sektor unggulan daerah.
    Penyelesaian pembangunan hunian dan infrastruktur yang masih tertinggal perlu berjalan beriringan dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pengembangan hilirisasi dan ekspor komoditas bernilai tinggi menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur perekonomian Aceh.

    Bank Indonesia melalui KPwBI Provinsi Aceh menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas inflasi.
    Dukungan tersebut dilakukan melalui asesmen perekonomian secara berkala, fasilitasi peningkatan investasi melalui Regional Investor Relations Unit (RIRU), pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor, penguatan sistem pembayaran, pengembangan serta hilirisasi produk UMKM, dan koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

    Melalui Aceh Economic Forum Triwulan III 2026, BI dan Pemerintah Aceh berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat semakin kuat.

    Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi Aceh untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus membangun perekonomian yang lebih produktif, tangguh, berdaya saing, dan mandiri.

    Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru mengenai kebijakan dan program Bank Indonesia melalui akun Instagram resmi Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, @bank_indonesia_aceh.[]
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini