Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang berlangsung pada 7–8 Oktober 2026 di Aceh Besar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan tata kelola, membangun budaya kepatuhan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan karakteristik sektor jasa keuangan yang memiliki mekanisme pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum tersendiri membutuhkan kesamaan pemahaman antara OJK dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kesamaan pemahaman tersebut penting agar setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
“Sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman antara OJK dan aparat penegak hukum agar setiap proses penanganan perkara dapat dilaksanakan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga,” ujar Feriansyah.
Pada hari pertama, kegiatan sosialisasi diikuti 80 aparat penegak hukum dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Erry Pudyanto Marwantono, serta Inspektur Pengawasan Daerah Polda Aceh, Kombes Pol. Iskandar Z.A.
Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, menyampaikan bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan semakin dinamis dan kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga.
Meski OJK memiliki kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, penanganan perkara tetap membutuhkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penelitian berkas perkara, penuntutan, serta pelaksanaan putusan.
“Penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Sinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan efektif dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga,” kata Daddi.
Ia juga menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada integritas aparat yang menjalankan kewenangannya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Erry Pudyanto Marwantono, menilai perkembangan teknologi dan aktivitas keuangan telah memunculkan modus kejahatan yang semakin canggih dan kompleks, bahkan dalam sejumlah kasus melibatkan lintas yurisdiksi.
Karena itu, penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pelaku usaha yang berintegritas.
Inspektur Pengawasan Daerah Polda Aceh, Kombes Pol. Iskandar Z.A., turut menekankan pentingnya kerja sama antara Polri, OJK, Kejaksaan, industri perbankan, PPATK, dan instansi terkait, khususnya dalam koordinasi serta pertukaran informasi untuk penanganan perkara.
OJK Dorong PUJK Perkuat Pengendalian Internal
Pada hari kedua, sosialisasi melibatkan pimpinan dan jajaran PUJK di Aceh dari sektor perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, dan dana pensiun.
Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat langkah pencegahan melalui tata kelola yang baik, pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan.
Daddi Peryoga menegaskan bahwa seluruh PUJK memiliki fondasi utama yang sama, yakni kepercayaan masyarakat. Di Aceh, kepercayaan tersebut juga berkaitan dengan penerapan prinsip syariah sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Menurut Daddi, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian PUJK dalam mencegah tindak pidana.
Pertama, memperkuat tata kelola dan pengendalian internal untuk mengidentifikasi serta memitigasi potensi penyimpangan sejak dini.
Kedua, membangun budaya kepatuhan dan integritas yang dimulai dari pimpinan, dengan memastikan pertumbuhan bisnis berjalan seimbang dengan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.
Ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan, antara lain melalui penguatan keamanan sistem, pengawasan transaksi, dan perlindungan konsumen.
IASC Terima 7.454 Laporan Penipuan dari Aceh
Urgensi pencegahan kejahatan keuangan juga terlihat dari data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak 22 November 2024 hingga 31 Agustus 2026, IASC menerima 668.441 laporan secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.454 laporan atau sekitar 1,12 persen berasal dari Provinsi Aceh.
Berdasarkan wilayah, laporan terbanyak di Aceh berasal dari Kota Banda Aceh sebanyak 1.243 laporan, Kabupaten Aceh Besar 802 laporan, dan Kabupaten Aceh Utara 610 laporan.
Adapun lima modus penipuan yang paling banyak dilaporkan di Aceh meliputi penipuan transaksi belanja daring sebanyak 1.294 laporan, social engineering sebanyak 635 laporan, penipuan berkedok penawaran kerja sebanyak 485 laporan, penipuan investasi sebanyak 397 laporan, serta penipuan dengan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 388 laporan.
Daddi menyatakan, data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan di sektor jasa keuangan semakin memanfaatkan teknologi dan rekayasa sosial. Kondisi ini membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan yang adaptif serta terkoordinasi.
OJK Provinsi Aceh berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus mendorong PUJK meningkatkan efektivitas pencegahan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, tangguh, serta mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat Aceh.[]
