Header Ads

FPRB Aceh ; Pentingnya Preparedness Menghadapi Bencana


Banda Aceh - ANN
Dalam memperingati 15 tahun Gempa dan Tsunami Aceh, STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Muhammadiyah Aceh menggelar Kuliah Umum terkait kebencanaan di Kampus Punge Blang Cut, Banda Aceh,(25 12 2019)

Kuliah yang dihadiri seratusan civitas akademika dan juga anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Punge, mengundang pemateri Dr H Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S., Ketua Dewan Pakar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh, yang juga Koordinator MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) Aceh.

Dalam orasinya, Dr Taqwaddin menguraikan pentingnya melakukan upaya preventif, mitigatif, edukatif dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana. Secara siklus, penanggulangan bencana terdiri dari masa prabencana, tahap tanggap darurat, dan kegiatan pasca bencana.

Jika masa terjadinya bencana dilakukan berbagai upaya tanggap darurat, berupa evakuasi dan memberi pertolongan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik minimal masa panik. Lalu, masa pasca bencana dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan recovery (pemulihan), rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, sebetulnya, adalah yang juga penting kita lakukan selain tanggap darurat dan recovey, yaitu kesiapsiagaan kita menghadapi potensi terjadinya bencana, ujar Dr Taqwaddin.

 Menurut Ketua Dewan Pakar FPRB Aceh ini, ada 6 (enam) unsur yang harus menjadi perhatian kita, masyarakat dan pemerintah terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

 Yaitu, Pertama, berupa pengetahuan kebencanaan. Hal ini penting diintrodusir bagi semua peserta didik dan warga masyarakat agar mereka memahami tanda-tanda alam akan terjadinya bencana.
Kedua, sikap. Dengan adanya pengetahuan yang benar tentang kebencanaan, maka warga masyarakat, utamanya para mahasiswa dan peserta didik lainnya akan memberikan sikap yang tepat berdasarkan pengetahuan Kebencanaan yang telah dipelajarinya.

Ketiga, kebijakan. Hal ini merupakan ranahnya pemerintah atau pimpinan suatu institusi. Artinya, setiap kebijakan yang diterbitkan harus mempertimbangkan aspek kebencanaan.

Keempat, Perencanaan. Ini maksudnya semua kita, termasuk Pemerintah harus memiliki perencanaan menghadapi situasi manakala terjadinya bencana.

Kelima, sistem peringatan dini dan mobilisasi sumberdaya. Sebagai unsur kesiapsiagaan lainnya menghadapi bencana diperlukan adanya sistem peringatan dini dan mobilisasi sumberdaya. Sehingga beberapa saat terjadinya bencana, warga masyarakat sudah mengetahui dan siap menghadapinya.

 Demikian lima poin penting kesiapsiagaan menghadapi bencana. Semua ini penting yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah dan mengurangi risiko bencana. Demikian yang disampaikan oleh Dr Taqwaddin.

Ketua Forum PRB Aceh juga mengemukakan bahwa meningkatnya kegiatan kesiapsiagaan telah berpengaruh signifikan dalam meminimalisir jumlah korban dan kerugian harta benda. Pada tahun 2017 terjadi 185 kali bencana dengan kerugian mencapai 1,86 Trilyun rupiah. Pada tahun 2018 terjadi 294 kejadian bencana dengan kerugian 848 Milyar. Sedangkan pada tahun 2019 ini, terjadi peningkatan tajam kejadian bencana mencapai 753 kali, tetapi kerugian harta benda sebesar 154 Milyar. Ini artinya, dalam tahun 2019 ini, sekalipun jumlah kejadian bencana meningkatkan tajam, tetapi karena meningkatnya kesiapsiagaan maka kerugian
dapat diminimalisir serendah mungkin. Ini fakta nyata betapa pentingnya kita perlu mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana. Ujar Dr Taqwaddin, yang juga Kepala Ombudsman RI Aceh.

Pada akhir pidato ini, saya mengajak semua civitas akademika STIKES Muhammadiyah Aceh agar merawat ingatan atau melawan lupa terhadap segala bencana yang pernah kita alami, termasuk bencana gempa dan tsunami. Hal ini penting, agar kita semakin bijak dalam bertindak dan berperilaku. Demikian pungkas Dr Taqwaddin, yang juga salah seorang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Aceh.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.