BANDA ACEH - ANN
Tim Pansus I DPRA menemukan banyak bangunan proyek fisik tahun 2018 yang sudah selesai dikerjakan namun belum difungsikan. Jika hal itu terus dibiarkan, dikhawatirkan bangunan yang siap untuk difungsikan akan rusak.
“Kalau bangunan yang sudah dibangun tidak difungsikan, untuk apa diusul pembangunannya,” tegas Ketua Pansus I DPRA, HT Ibrahim kepada wartawan, Senin (8/7), saat meninjau proyek yang dibangun tahun 2018 di Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo, Kota Banda Aceh.
Tim Pansus I DPRA terdiri dari HT Ibrahim, Tgk Akhyar Rasyid, Tgk Mussanif dan sejumlah anggota DPRA lainnya. HT Ibrahim menyontohkan, pembangunan reservoir air bersih di kawasan PPS Kutaradja Lampulo dengan nilai proyek Rp 1,3 miliar.
“Bangunannya sudah jadi, tapi ketika kami berkunjung ke lokasi proyek itu baut pengikat sambungan air dari pipa sumber air ke bak penampungan sudah berkarat dan belum diikat kuat. Ini artinya, reservoir itu belum difungsikan,” tandasnya sambil menambahkan bahwa di PPS Lampulo pada tahun 2018 ada 11 paket proyek APBA dengan nilai anggaran Rp 17,3 miliar.
Terkait masalah pengerukan kolam dermaga PPS Kutaraja, Pansus I menyarankan agar yang sudah dikontrakkan untuk dilanjutkan pengerjaannya. Tim juga menyarankan ke depan, agar anggaran pengerukan dipergunakan untuk membeli satu unit ponton dan dua dumptruk besar,
“Agar pengerukan kolam dermaga I seluas 10 hektare dan kolam dermaga II seluas 70 hektare bisa dikeruk setiap saat, sehingga arus keluar masuk kapal nelayan yang ingin membongkar hasil tangkapan di Dermaga PPS Kutaradja Lampulo tidak terhambat,” tambah anggota Pansus I, Tgk Mussanif dan Tgk Akhyar Rasyid.
Ditambahkan Tim Pansus, selain pendangkalan kolam dermaga soal es balok juga menjadi permasalahan saat hasil tangkapan nelayan melimpah. Tim mengatakan, banyak hasil tangkapan nelayan yang terpaksa dibuang ke laut karena ketiadaan es balok. “Persoalan seperti ini harus menjadi perhatian khusus pihak pengelola UPTD PPS Kutaradja Lampulo, Kadis Perikanan Aceh dan Pemerintah Aceh,” tandas Mussanif.
Menanggapi Tim Pansus I DPRA, Kepala UPTD PPS Kutaradja Lampulo, Nurmahdi mengatakan, dirinya hanya bisa mengusulkan, sedangkan keputusan apa saja yang bisa dikerjakan di PPS Kutaradja Lampulo ini, ada di Dinas dan Bappeda.
Nurmahdi juga sependapat dengan saran Pansus I DPRA untuk pengerukan kolam dermaga jangan lagi terus dikontrakkan kepada pihak ketiga, tapi dikerjakan sendiri oleh UPTD PPS Kutaradja, dengan cara pengadaan ponton dan alat berat long Am dan dua unit dumptruk. “Kalau kita sudah punya alat-alat itu, setiap hari bisa dilakukan pengerukan,” ujarnya.(*)
