JAKARTA - ANN
Senator Aceh, yang juga pimpinan Komite II DPD RI, H Abdullah Puteh, minta Dirjen Perhubungan darat Kementerian Perhubungan membantu 10 unit bus mahasiswa untuk kebutuhan dua kampus besar di Aceh, Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry.
Permintaan tersebut disampaikan mantan gubernur Aceh ini dalam Rapat Kerja Komite II secara virtual dengan Menteri Perhubungan yang diwakili Sekjen Kemenhub dan sejumlah Dirjen Kemenhub, selasa (2/1/2021).
Menanggapi permintaan tersebut Dirjen Perhubungan Darat langsung menyatakan setuju menyediakan bus mahasiswa dan untuk itu diminta mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan Dirjen Perhubungan Darat.
Abdullah Puteh menyebutkan, para mahasiswa sangat membutuhkan alat transportasi bus tersebut dan mengatakan terima kasih karena langsung direspon secara cepat oleh Dirjen Perhubungan Darat,
Dalam kesempatan itu, Abdullah Puteh juga minta Kemenhub memberi perhatian khusus kepada Aceh, dan menyatakan Kementerian Perhubungan adalah pilar utama pemersatu bangsa apabila fungsinya betul-betul berjalan maksimal.
Hanya saja Abdullah Puteh mengaku sedih dan prihatin sebab perhatian Kementerian Perhubungan sedikit sekali menumpahkan perhatian kepada Aceh. Ia menyebutkan contoh, ternyata Aceh tidak mendapat anggaran untuk bandara strategis, pembangunan jalur kereta api juga tidak selesai-selesai dari tahun ke tahun, dan juga perhatian serta kepedulian pemerintah terhadap pelabuhan-pelabuhan di Aceh juga kurang, seperti freeport Sabang.
"Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah, bangun pelabuhan internasional untuk Aceh, seperti di Langsa atau di Aceh bagian lain yang memang strategis sehingga perekonomian meningkat, lapangan pekerjaan juga terbuka. Selanjutnya juga untuk lapangan terbang di Aceh, yang kurang terperhatikan," tukas Abdullah Puteh.
Pada bagian lain Puteh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan dan perangkatnya karena penyerapan anggaran berhasil mencapai kira-kira 93-95 persen.
"Semoga di tahun 2022 anggaran Kemenhub bisa mencapai Rp 54 triliun dari 45 triliun saat ini, dengan fokus utama mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sehingga mencapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan," ujar Abdullah Puteh.(*)
