PELAKSANAAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEGIATANPENINGKATAN POPULASI TERNAK RUMINANSIA PEKERJAAN PENGADAAN SAPI BALI PADA DINAS PETERNAKAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

Kota Jantho I Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah 

melimpahkan 2 (dua) berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh terhadap 4 (empat) Terdakwa atas Perkara

Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Pekerjaan Pengadaan Sapi Bali 

Pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2017 yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa AH (58 tahun) yang

merupakan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, IPS (52 tahun) merupakan PPTK pada Dinas Peternakan Aceh, dan inisial KW (43 tahun) merupakan Direktur CV. Menara Company, SY (54 tahun) merupakan 

Pelaksana Lapangan CV. Menara Company.

Bahwa terhadap Para Terdakwa AH (58 tahun) dan IPS (52 tahun) didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat 

(1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf 

a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 

Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan terhadap para Terdakwa KW (43 tahun) dan SY (54 tahun) didakwa dengan 

dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) 

ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP, lebih subsidair Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada tahun 2017 Dinas Peternakan Aceh menganggarkan untuk kegiatan 

peningkatan populasi ternak ruminansia, pekerjaan pengadaan sapi bali sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) 

ekor sapi bali, dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.825.000.000,- ( tiga milyar delapan ratus dua puluh lima 

juta rupiah). Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Aceh telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.236.470.352,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta 

empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Setelah dilaksanakan Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh terhadap para terdakwa, maka 

JPU akan menunggu penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim.