Banda Aceh, 20 Mei 2025 - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh baru-baru ini menyelenggarakan acara Bincang Bareng Media (BBM) Aceh di Bambu Ungu, Batoh, Kota Banda Aceh. Acara ini bertujuan untuk membahas kondisi perekonomian terkini dan bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi dan digitalisasi di Aceh bersama berbagai mitra strategis dan media.
Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia Aceh bersama Pemerintah Aceh telah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh pada 14 Mei 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh dan dihadiri oleh seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Aceh dan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
Tujuan dari HLM ini adalah untuk membangun sinergi dan komitmen bersama antar pimpinan daerah dan mitra strategis di Aceh dalam mengendalikan inflasi sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 2,5 ± 1 persen secara tahunan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mempercepat digitalisasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi tahunan Provinsi Aceh pada April 2025 terkendali sebesar 3,11% (year-on-year/ yoy). Namun, laju inflasi Aceh dua bulan terakhir cenderung bergerak menuju batas atas sasaran inflasi nasional dan menjadi yang tertinggi di Sumatera atau peringkat ke-7 secara nasional.Untuk mengendalikan inflasi di Aceh, TPID Provinsi Aceh telah menginisiasi program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif) sebagai inovasi dan sinergi pengendalian inflasi lintas sektor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia Aceh juga membahas perkembangan perekonomian Aceh, termasuk pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,59% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,15% (yoy).
Digitalisasi pada pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang dapat dilakukan melalui perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan PAD hingga 14%, menjaga ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam rangka menjaga ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengakselerasi digitalisasi daerah. Melalui rekomendasi TPID dan TP2DD Mei 2025, langkah strategis yang didorong meliputi penyusunan roadmap pengendalian inflasi dan ETPD 2026–2030, peningkatan produksi dan hilirisasi pangan, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan program stabilisasi harga.