Jakarta – Di tengah merebaknya simpang siur informasi terkait Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah, Keuchik Gampong Lam Hasan yang juga menjabat Wakil Ketua I Apdesi Kabupaten Aceh Besar, Buchari MY, melakukan audiensi langsung ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, dalam upaya menjernihkan informasi serta memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan.
Audiensi tersebut diterima oleh Asisten Deputi Pengembangan Produksi dan Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Dr. Elviandi Rusdi, Ph.D, yang menyambut baik langkah proaktif pemerintah desa dalam membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan harapan masyarakat serta keresahan di lapangan, agar pelaksanaan program Koperasi Merah Putih benar-benar memberi dampak positif, tidak malah membingungkan warga. Koordinasi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Buchari dalam pertemuan tersebut, Senin (26/05/2025).
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Buchari menegaskan pentingnya transparansi, regulasi yang adaptif, serta peran aktif desa dalam setiap program ekonomi kerakyatan yang diinisiasi oleh pusat.
Menurutnya, semangat pemberdayaan harus berjalan seiring dengan kejelasan teknis di lapangan.
Menanggapi hal itu, Elviandi Rusdi menilai langkah audiensi ini sebagai bentuk kepemimpinan yang progresif di tingkat desa.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Keuchik Buchari. Ini contoh kolaborasi yang ideal antara pemerintah pusat dan desa dalam memastikan program koperasi tepat sasaran,” ujarnya.
Elviandi juga menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari desain besar transformasi ekonomi desa, yang bertumpu pada penguatan kapasitas UMKM, revitalisasi kelembagaan koperasi, serta optimalisasi rantai produksi lokal.
Kegiatan audiensi ini turut membahas sejumlah poin strategis, mulai dari mekanisme pendaftaran anggota, pendampingan kelembagaan koperasi, hingga skema pembiayaan yang ramah desa.
Buchari berharap, melalui koordinasi ini, Gampong Lam Hasan dan gampong-gampong lain di Aceh Besar bisa menjadi model pengembangan koperasi berbasis masyarakat.
Dengan pendekatan diplomatis dan berbasis data, audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi hadirnya kebijakan yang inklusif, partisipatif, serta berpihak pada kebutuhan riil masyarakat desa.