Sigli - Pemerintah Kabupaten Pidie mengajukan proposal resmi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pengajuan disampaikan melalui Surat Nomor 500.10.25/3933 tanggal 3 Oktober 2025, merespons inisiatif Gubernur Aceh guna mengatur sektor pertambangan secara lebih inklusif.
Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., untuk membangun pengelolaan pertambangan yang adil, aman, serta ramah lingkungan.
Hal ini memungkinkan masyarakat lokal berpartisipasi secara legal, bebas dari risiko hukum.Pada konferensi pers di Sigli, Senin (6 Oktober 2025), Juru Bicara Bupati Andi Firdhaus, S.H., CPM. (akrab disapa Andi Lancok), menjelaskan bahwa usulan tersebut selaras dengan upaya menciptakan tata kelola pertambangan berkeadilan.
"Langkah ini memberikan akses legal bagi warga untuk menambang secara berkelanjutan," ujarnya.
Andi menambahkan, Bupati Pidie segera merespons Surat Gubernur Aceh Nomor 500.10.25/2656 tentang Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat. Respons tersebut juga mengacu pada Pasal 156 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai wewenangnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pidie mengusulkan lokasi potensial WPR di Kecamatan Tangse (sekitar 387 hektare), Mane (328 hektare), dan Geumpang (1.451 hektare).
Pemilihan lokasi didasari potensi mineral yang melimpah serta dukungan masyarakat setempat.Dalam rapat internal, Bupati menekankan integrasi data geologi dengan masukan warga untuk pemetaan lokasi.
"Wilayah-wilayah ini telah lama menjadi area penambangan tradisional rakyat, termasuk di Tangse, Mane, dan Geumpang," papar Andi.
