Rapat koordinasi ini diikuti oleh tiga unsur utama, yakni PKB/PLKB, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI), dan OPD KB dari 15 kabupaten/kota prioritas di Aceh, serta didukung oleh jajaran Tim Kerja BKKBN Aceh dan organisasi profesi terkait.
Kegiatan dibuka dan dipandu oleh Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Aceh sebagai tindak lanjut arahan Kemendukbangga/BKKBN Pusat terkait percepatan capaian program KB di awal tahun 2026 dengan tema “PANTAU KB (Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan _Unmet Need_ KB di Wilayah Prioritas)”.
Ketua Tim Kerja KBKR BKKBN Provinsi Aceh, dr. Cut Liza Febtya, dalam arahannya menekankan bahwa Pelayanan KB Serentak Awal Tahun harus dipersiapkan secara matang, tidak hanya dari sisi target capaian, tetapi juga dari aspek kesiapan lapangan dan keberpihakan pada kondisi masyarakat.
“Pelayanan KB serentak ini bukan semata mengejar angka, tetapi memastikan setiap pelayanan benar-benar aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan keluarga. Terlebih di daerah terdampak bencana, pendekatan kita harus lebih fleksibel, empatik, dan adaptif terhadap kondisi lapangan,” ujar dr. Cut Liza.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih layanan, sekaligus memastikan seluruh pelayanan tercatat dan terlaporkan dengan baik melalui sistem yang telah ditetapkan.
“Sinergi PKB/PLKB, bidan, dan OPD KB menjadi kunci keberhasilan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan melalui SIGA harus dipahami bersama agar capaian program dapat terukur dan akuntabel,” tambahnya.
*Penguatan Peran Bidan dan Lini Lapangan*
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Ketua IBI Provinsi Aceh, Elfira Wahyuni, yang menegaskan komitmen penuh organisasi profesi bidan dalam menyukseskan pelayanan KB serentak di Aceh.
“Di mana ada pelayanan KB, di situ bidan harus hadir. IBI siap mendukung penuh pelaksanaan pelayanan KB serentak, khususnya di wilayah prioritas dan daerah yang sedang dalam proses pemulihan pascabencana,” tegas Elfira.
Sementara itu, Ketua DPC IPeKB Provinsi Aceh menekankan peran strategis PKB/PLKB sebagai ujung tombak pendampingan keluarga dan penggerak masyarakat dalam memastikan pelayanan KB dapat diakses secara optimal oleh sasaran.
*Fokus Teknis dan Respons terhadap Kondisi Bencana*
Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci kesiapan teknis pelayanan, antara lain:
• Target pelayanan KB baru, MKJP, dan KB pascapersalinan di 15 kabupaten/kota prioritas
• Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan mobil unit pelayanan (Mupen)
• Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon)
• Mekanisme pencatatan dan pelaporan melalui SIGA
• Penyesuaian strategi pelayanan di wilayah terdampak banjir sebagai bagian dari program pemulihan layanan kesehatan keluarga
Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Aceh melalui Ketua Tim Kerja KBKR menegaskan bahwa pelayanan KB pada wilayah terdampak bencana akan dilaksanakan dengan pendekatan bertahap dan menyesuaikan kondisi daerah, dengan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi.
*Komitmen Bersama Menuju Keluarga Tangguh*
Melalui rapat ini turut menegaskan komitmen bersama Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Aceh, PKB/PLKB, IBI, OPD KB, serta mitra terkait untuk menyukseskan Pelayanan KB Serentak Awal Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga Aceh, terutama di wilayah yang sedang bangkit dari dampak bencana.
Rapat ditutup dengan penegasan kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan pelayanan KB serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9–15 Februari 2026, dengan tetap menjunjung prinsip pelayanan yang aman, humanis, dan berkelanjutan.
——
Humas dan Informasi Publik
Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Aceh
