Menurut Ketua Psi Aceh, Said Saiful pencabutan Pergub JKA menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendengarkan suara rakyat serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Ia menilai keputusan tersebut dapat meredam polemik yang sempat muncul dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.
PSI Aceh juga berharap ke depan pemerintah dapat melibatkan lebih banyak pihak dalam proses penyusunan kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan. Transparansi dan komunikasi publik yang baik dinilai penting agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Selain itu, PSI Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk segera menyiapkan langkah-langkah lanjutan guna memastikan pelayanan program JKA tetap berjalan optimal tanpa mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan.
Pencabutan Pergub JKA sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai aksi dan kritik dari sejumlah kalangan yang menilai regulasi tersebut perlu dikaji ulang demi kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh.[]
