Prof. Fauzan mengingatkan pengelola perguruan tinggi swasta (PTS) tentang ancaman serius jika institusi pendidikan tinggi tidak mampu menyesuaikan diri dengan arus revolusi industri 4.0 dan perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI). Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) di Pullman Central Park Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam pidatonya, Wamendik Fauzan menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang pada 2025 baru mencapai 32,89% dan tingginya jumlah pemuda usia 15–24 tahun yang masuk kategori NEET (not in employment, education, or training). Ia memperingatkan bahwa kegagalan membaca arah perubahan lebih berbahaya ketimbang perubahan itu sendiri, merujuk pada pengalaman beberapa negara yang menghadapi krisis keberlangsungan kampus swasta.
"Ancaman terbesar perguruan tinggi hari ini bukanlah kekurangan mahasiswa atau anggaran, melainkan ketika kampus masih bergerak dengan kecepatan abad ke-20 sementara dunia telah memasuki abad ke-21," tegas Prof. Fauzan.
KEtua ABPTSI WIL ACEH
Mendukung penuh pernyataan tersebut, Ketua ABPTSI Wilayah Aceh, Prof. adjunct Dr. Marniati M.Kes, yang saat ini juga menjabat Rektor Universitas Deztron Medan dan Ketua Yayasan Ubufiyah Indonesia, menyatakan pentingnya perguruan tinggi swasta di Aceh untuk segera melakukan transformasi kurikulum, tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa kini.
"Sebagai pengelola dan pembina banyak PTS di Aceh, kami sepakat bahwa adaptasi adalah keniscayaan. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan dengan keterampilan abad ke-21 — berpikir analitis, kreatif, resilien, dan mampu bekerja sama dengan teknologi canggih," ujar Prof. Dr. Marniati.
Prof. Adjunct Dr .Marniati juga menegaskan harapannya agar LLDikti lebih peka terhadap kondisi riil PTS, berperan sebagai pelindung yang memfasilitasi proses transformasi, bukan sebagai penghambat birokratis. Ia menyoroti panjangnya prosedur penambahan program studi di bidang baru yang menghambat respons cepat kampus terhadap tuntutan industri.
"LLDIKTI harus menjadi pelindung perguruan tinggi, memberikan pendampingan dan kemudahan regulasi dalam transformasi dan penambahan program studi di bidang-bidang terbaru. Bukan menjadi faktor yang memperlambat kemajuan PTS," kata Prof. Adjunct Dr.Marniati.
Kebijakan klasterisasi: Solusi penyesuaian
Menjawab tantangan tersebut, kementerian pendidikan tinggi menetapkan kebijakan klasterisasi PTS sebagai langkah mitigasi. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memberikan pendekatan pembinaan yang lebih terfokus berdasarkan karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan setiap kelompok PTS sehingga pendampingan dan alokasi sumber daya bisa lebih efektif.
Prof. Fauzan menekankan pentingnya penguatan kompetensi dosen, penyesuaian kurikulum, serta percepatan pengembangan program studi baru yang relevan dengan ekosistem digital dan kebutuhan industri. Ia juga mengingatkan bahwa revolusi teknologi akan menggantikan banyak pekerjaan konvensional, sehingga perguruan tinggi harus menempatkan pembentukan karakter dan keterampilan manusiawi di pusat pendidikan.
Tantangan dan harapan
Prof. Adjunct Dr.Marniati M.Kes mengakui proses transformasi tidak mudah, terutama bagi PTS skala kecil dan menengah yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Namun, ia optimis dengan dukungan kebijakan yang proaktif dari LLDikti ABPTSI Aceh dan kolaborasi antara pengelola, yayasan, dan pemangku kepentingan, PTS di Aceh dan seluruh Indonesia bisa bangkit menjadi institusi yang adaptif dan relevan.
"Transformasi butuh waktu, tetapi menunda berarti kehilangan kesempatan besar untuk melahirkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja masa depan," tutupnya.
