ACEH BESAR — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar silaturahmi bersama organisasi dan asosiasi pers di Aceh di The Pade Hotel, Lampenerut, Aceh Besar, Jumat (21/8/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Silaturahmi tersebut dihadiri Bupati Aceh Besar Muharram Idris dan Wakil Bupati Aceh Besar Syukri. Sejumlah organisasi dan asosiasi pers turut hadir, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, PWI Aceh Besar, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), serta Ikatan Wartawan Online (IWO).dan Asosiasi Keluarga Pers Indonesia {AKPERSI}
Selain itu, hadir sejumlah pimpinan perusahaan pers dan wartawan yang selama ini berperan menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan di Aceh, khususnya Aceh Besar.
Dalam sambutannya, Bupati Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini turut memberitakan berbagai persoalan dan perkembangan di Kabupaten Aceh Besar.
Ia mengatakan, peran media sangat penting karena Aceh Besar memiliki wilayah yang luas dengan 23 kecamatan yang tersebar. Kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan dukungan media untuk memastikan berbagai informasi dari seluruh wilayah dapat diketahui masyarakat.
“Karena luasnya wilayah Aceh Besar, kita sangat membutuhkan informasi agar kejadian di seluruh wilayah dapat terjangkau. Untuk itu, peran media sangat penting,” ujar Muharram.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam. Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi pers, diperlukan agar informasi yang diterima publik dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Muharram juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Penggunaan WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi.
Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, membuat informasi palsu hingga melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pejabat.
Ia mencontohkan modus penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat melalui media sosial dan aplikasi pesan. Pelaku dapat menggunakan foto serta informasi pejabat yang tersedia di media sosial untuk meyakinkan calon korban.
Bahkan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat bukti transfer palsu sehingga korban percaya telah menerima kiriman uang.
“Teknologi ini seharusnya digunakan untuk hal-hal positif, tetapi ada yang menggunakannya untuk menipu masyarakat,” katanya.
Karena itu, Muharram mengajak insan pers memperkuat kolaborasi sekaligus menjadi salah satu sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Media resmi dinilai memiliki peran strategis dalam melakukan klarifikasi ketika muncul informasi palsu atau konten yang mengatasnamakan pemerintah maupun pejabat.
“Kalau ada berita yang memang tidak semestinya, ada media resmi yang bisa langsung menjawab bahwa itu bukan bagian dari media resmi atau informasi tersebut adalah hoaks,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muharram juga menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, pengusaha dan insan pers.
Ia menilai perbedaan pilihan dalam Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi. Perbedaan tersebut, kata dia, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun komunikasi dan kerja sama setelah kontestasi politik berakhir.
Silaturahmi antara Pemkab Aceh Besar dan organisasi serta asosiasi pers diharapkan dapat memperkuat hubungan kemitraan sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dengan sinergi yang baik, pemerintah dan media diharapkan dapat bersama-sama menghadirkan informasi yang kredibel, menangkal hoaks, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar di tengah perkembangan teknologi digital.[]