Hal tersebut menjadi fokus Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang diselenggarakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Kegiatan yang mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional” tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 24–26 September 2026.
Acara dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan transformasi digital perlu terus dipercepat di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, ketidakpastian pasar keuangan, serta risiko digital yang semakin kompleks.
Menurutnya, akselerasi ekonomi dan keuangan digital membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan, sekaligus penguatan keamanan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen.
“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi,” ujar Destry.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyebut ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar. Nilainya disebut mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030.
Potensi tersebut, kata Airlangga, perlu dioptimalkan melalui inovasi dan pengembangan talenta digital agar semakin inklusif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.
“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat,” ujarnya.
QRIS Aceh Tumbuh Signifikan
Perkembangan ekonomi dan keuangan digital juga terlihat di Provinsi Aceh. Hingga Agustus 2026, jumlah pengguna QRIS di Aceh mencapai 848.176 pengguna atau tumbuh 22,46 persen secara tahunan.
Sementara jumlah merchant QRIS mencapai 347.497 merchant, meningkat 55,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didukung semakin luasnya penggunaan QRIS pada sektor UMKM, pasar rakyat, pariwisata, hingga layanan publik.
Salah satu implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah dilakukan melalui penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banda Aceh.
Melalui inovasi tersebut, QRIS pembayaran diintegrasikan langsung ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah, cepat, dan akurat.
Program tersebut merupakan hasil sinergi BPKK Kota Banda Aceh, Bank Aceh Syariah, dan Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Bank Indonesia Provinsi Aceh juga terus mendorong peningkatan pengalaman masyarakat dalam menggunakan transaksi digital melalui berbagai program kolaboratif.
Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), di mana masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan QRIS mendapatkan sweetener berupa paket sembako.
Program serupa juga diterapkan dalam pembayaran PBB-P2 melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan pemberian sweetener kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
FEKDI x IFSE 2026 turut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID/TPIP).
Pada Agustus 2026, inflasi IHK nasional tercatat 3,19 persen secara tahunan, sedangkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 4,06 persen.
Di Aceh, inflasi IHK pada Agustus 2026 tercatat 4,86 persen secara tahunan. Pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi Bank Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan.
Sepanjang Agustus 2026, Bank Indonesia Aceh bersama TPID Aceh merealisasikan 38 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah di Kabupaten Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, serta Kota Banda Aceh dan Subulussalam.
Selain itu, dilakukan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa penyaluran 22,1 ton beras premium ke Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Transaksi Digital Nasional Terus Meningkat
Secara nasional, transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2026 tumbuh 40,36 persen secara tahunan atau mencapai 6,11 miliar transaksi.
Akseptasi QRIS juga terus meningkat dengan jumlah pengguna mencapai 69,32 juta dan merchant sebanyak 47,11 juta.
Sementara dari sisi infrastruktur pembayaran ritel, volume transaksi menggunakan BI-FAST mencapai 549 juta transaksi dengan nilai Rp1.346 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi inovasi sistem pembayaran seperti QRIS dan BI-FAST yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi harus menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas untuk mendorong produktivitas, konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
FEKDI x IFSE 2026 juga menghadirkan berbagai inisiatif pengembangan ekonomi dan keuangan digital, antara lain Program Pelatihan Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA), Digital Talent Expo, Program Akselerasi OJK Infinity, Digitalisasi Perlindungan Sosial, serta InaGOV.
Rangkaian kegiatan selama tiga hari tersebut menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta digital, industri, dan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional
