Kepastian tersebut disampaikan HRD pada Senin (28/9/2026). Menurutnya, proyek yang berada di kawasan strategis Dataran Tinggi Gayo itu telah masuk dalam alokasi anggaran pemerintah pusat.
Pembangunan Flyover Enang-Enang menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan jalur penting yang menghubungkan wilayah Bener Meriah dengan Bireuen serta kawasan Dataran Tinggi Gayo. Sebelumnya, infrastruktur di kawasan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor.
HRD mengatakan, pengawalan terhadap pembangunan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Ia menyebut pembangunan Enang-Enang memiliki arti penting bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jembatan ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Dataran Tinggi Gayo. Meskipun sempat mengalami penundaan administrasi, kami di parlemen bersama jajaran PKB terus menekan dan mengawal pengusulan ini hingga akhirnya resmi masuk dalam pagu penganggaran pusat,” ujar HRD, sebagaimana diberitakan
Sebelumnya, BPJN Aceh juga telah menyatakan bahwa pembangunan permanen infrastruktur Enang-Enang diprogramkan untuk tahun 2027. Proyek tersebut berada pada jalur nasional yang menghubungkan Bireuen dan Aceh Tengah.
HRD meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Pemerintah daerah harus aktif melakukan jemput bola. Jangan hanya menunggu. Karena proyek sebesar ini tidak mungkin dibebankan kepada APBD daerah,” katanya.
Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, perhatian selanjutnya diarahkan pada proses teknis, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung distribusi hasil pertanian dan komoditas unggulan masyarakat Gayo.
Informasi mengenai alokasi sekitar Rp800 miliar tersebut juga sejalan dengan pemberitaan sebelumnya yang menyebut pembangunan permanen Enang-Enang telah diprogramkan pemerintah untuk 2027 []
