Header Ads

Said Faisal : Dokumen Perpanjangan Izin Produksi Harus Sesuai Mekanisme Dan Prosedur

Tapak Tuan - (Ann)

Said Faisal ST MT sebagai Kepala bidang Mineral dan Batubara, Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Aceh mengatakan, Perusahaan PT  Pinang Sejati Utama  bergerak dibidang usaha pertambangan sudah mengajukan izin perpanjangan operasi produksi.

Walaupun demikian,ujar Said Faisal,Dinas ESDM Provinsi Aceh akan meninjau ulang melihat sisi prosedur  terkait dengan izin produksi salah satunya.

“Untuk mempelajari kembali dokumen revisi izin studi kelayakan dan pemanfaatan mineral,pihak Dinas ESDM provinsi Aceh perusahaan yang melakukan izin perpanjangan pertambangan berhak mendapatkan mineral dan mineral ikutannya,” ungkap Said Faisal.

Prosedur dan mekanisme pengolahan nya, dimana terdapat dua perusahaan yaitu perusahaan tambang PT. PSU dan koperasi Tiga Manggis.

Said Faisal menjelaskan,sebagai pemilik izin pertambangan biji besi adalah KSU Tiega Manggis berdasarkan izin bupati yang telah beroperasi dan berproduksi selama 10 tahun yang berakhir sekitar bulan mei 2019.

“Untuk itu akan di lakukan kan  kajian lebih lanjut dalam  mengoptimalkan  penggunaan mineral dan mineral ikutannya oleh PT PSU dari sisi lingkungan terkait pengolahan mineral tentunya akan berkoordinasi dengan  dinas lingkungan hidup,” kata Said Faisal.

Mengenai operasional PT. PSU, dalam  pengamatan Said Faisal  dilapangan,di  lokasi tambang Desa Simpang Dua Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah pada tanggal  04-10-2018,  belum memberikan aba-aba apapun karena harus berkordinasi dengan kepala dinas ESDM  Provinsi Aceh,termasuk segala temuan di lapangan.

“Juga segala sesuatu akan di putuskan dikemudian hari sesegera mungkin,namun segala bentuk dokumen izin dibutuhkan terlebih dahulu harus segera dilengkapi jika masih ada kekurangan melalui prosedur sesuai mekanisme yang telah ditentukan,”pinta Said Faisal.

PT. PSU harus ada rencana kerja yang sudah kita setujui dan diluar itu tidak boleh,saat ini masih di  kaji dan masih menunggu prosesnya Seperti permintaan wakil bupati atau Pemkab Aceh Selatan untuk dihentikan sementara kegiatan pertambangan.

Pihak Dinas ESDM Provinsi Aceh akan menyetujui saja apabila sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya yang ada dalam point-point tersebut telah ditetapkan dan  dijalankan,di luar mekanisme tersebut tidak boleh,harap Said Faisal.(***).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.