SIGLI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Anwar Sastra Putra, mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop & UKM) serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menertibkan pangkalan gas LPG 3 kg yang "bermain" di tengah musibah banjir.
Pria yang akrab disapa Bang Bulek ini mencium adanya praktik curang sistematis yang dilakukan oleh oknum pangkalan. Di saat warga sedang dirundung bencana banjir bandang, stok gas subsidi justru sering kosong secara misterius di siang hari, namun harganya melambung tinggi di tingkat pengecer.
Modus Operandi "Tengah Malam"
Berdasarkan tinjauan lapangan dan laporan warga, Anwar mengungkapkan adanya modus pangkalan yang sengaja menerima distribusi gas dari agen pada tengah malam. Langkah ini diduga kuat untuk menghindari pantauan masyarakat agar gas tersebut bisa dikeluarkan secara diam-diam.
"Pangkalan diduga sengaja menghindari penjualan ke masyarakat dengan harga HET Rp 18.000. Gas dijual diam-diam ke penampung dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, terjadi kelangkaan palsu di mana warga terpaksa membeli seharga Rp 23.000 hingga Rp 25.000 per tabung," ungkap Anwar Sastra Putra, Kamis (18/12/2025).
Politisi Fraksi Partai Aceh ini juga menepis alasan pangkalan yang kerap menyalahkan keterbatasan suplai dari Pertamina. Menurutnya, alasan tersebut hanyalah "akal-akalan" untuk menutupi praktik penimbunan.
“Pihak Pertamina sendiri berkomitmen untuk memulihkan distribusi demi memudahkan warga saat Aceh dilanda musibah. Jadi, pangkalan jangan mengambinghitamkan pihak lain demi meraup keuntungan dari penderitaan rakyat. Seharusnya rakyat dibantu, bukan ditimpa masalah baru,” tegasnya.
Anwar meminta agen LPG 3kg di wilayah Pidie untuk bersikap adil dan tidak "pilih kasih" dalam mendistribusikan gas ke pangkalan. Ia mewanti-wanti agen agar tidak tergiur iming-iming bayaran lebih dari oknum pangkalan nakal.
Lebih jauh, ia mendesak kepolisian (APH) untuk mengawal ketat distribusi ini dan menangkap dalang di balik keresahan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta Disperindagkop tidak ragu untuk mengambil langkah administratif paling berat.
“Bila kedapatan pangkalan nakal, pemerintah daerah melalui Disperindagkop wajib segera mencabut izin operasinya. Jangan biarkan mereka terus mempersulit rakyat kecil dengan berdalih lempar batu sembunyi tangan,” pungkas Anwar.
Sebagai penutup, ia meminta Pertamina untuk transparan kepada publik. Jika memang ada kendala distribusi, harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi saling tuding antara masyarakat dan pihak pangkalan.
