Header Ads

DPR Aceh Minta Plt Gubenur Aceh Evaluasi SKPA


ACEH – ANN
Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) mengakibatkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) atau sebesar Rp1.652.595.332.255 dari total APBA 2018 sebesar Rp15 triliun lebih.

Terkait hal tersebut, Anggota DPR Aceh, Bardan Sahidi mengaku kecewa dengan kenerja SKPA. Akibatnya, serapan anggaran tahun 2018 tidak maksimal dan merugikan rakyat Aceh.

“Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya kinerja keuangan pemerintahan Aceh. Terhitung sejak lima tahun terakhir APBA selalu saja tersisa alias silpa,” kata Bardan Sahidi, Senin (24/6/2019).

Menurut Bardan, faktor tingginya silpa tahun lalu ada pada Plt Gubernur dan Plt Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada sistem pengendalian internal. Terlebih, Plt Gubernur Nova Iriansyah banyak sibuk dengan acara seremonial.

“Maaf saja, amatan kami Plt Gubernur baru sebatas melaksanakan rutinitas pelaksana tugas pada tataran pukul gong, gunting pita menghadiri seminar, membuka acara, dan kasih sambutan,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Bardan menyebutkan, angka Rp 1,6 triliun merupakan fantastis atau sekitar 10 persen dari dana yang diterima Pemerintah Aceh. Anehnya pada kesempatan lain, pemerintah selalu berwacana dengan berbagai usulan baru, seperti ingin membangun terowongan Geurutee, jalan tol, dan kereta api.

Sementara itu, pada tataran pelaksanaan kegiatan yang telah ada biayanya tidak terlaksana dengan baik. Dia mencontohkan, dalam serapan APBA 2019 misalnya yang hingga kini telah memasuki bulan Juni 2019. Namun, hingga kini belum ada kemajuan signifikan dalam pembangunan. Itu sebabnya, Bardan meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk melakukan evaluasi menyeluruh jajaran di SKPA agar SiLPA kedepan dapat diminimalisir.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Aceh memiliki silpa melebihi Rp 2,3 triliun tahun 2018. Dia mengatakan, tingginya silpa berarti penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.

Dari data laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang dirilis pemerintah, Aceh menempatkan posisi ketiga tertinggi silpa, yaitu Rp 1, 6 triliun. Di peringkat pertama dan kedua DKI Jakarta Rp 12.171.689.204.491 dan Provinsi Jawa Barat Rp 2.250.000.000.000.

Menurut Tjahjo, kemungkinan hal itu terjadi karena disebabkan sejumlah faktor, di antaranya program berjalan tidak efektif karena waktu, kondisi daerah, dan koordinasi sehingga penyerapan anggaran belum optimal walau penganggaran dan perencanaannya sudah bagus.

(ADVERTORIAL)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.