HukumPansus DPRA Soroti P Pembangunan Ruko Trienggadeng

Pidie Jaya - ANN
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Pidie-Pidie Jaya menggelar pertemuan dengan SKPK dan Anggota DPRK Pidie Jaya, Rabu, 8 Juli 2020.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari kerja-kerja Pansus LHP BPK terkait laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh 2019. Selain itu, Pansus ini juga menyoroti  pembangunan infrastruktur yang bersumber Otsus dan anggaran bagi hasil migas.
Ketua DPRA: Syarat Penerima Rumah Layak Huni jadi Salah Satu Alasan Penerima tak Tepat Sasaran

"Ada dua hal yang menjadi konsen kita. Yang pertama terkait keuangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan di lapangan, apakah pemanfaatan dana Otsus dan bagi hasi migas sudah efektif atau memang ada persoalan. Kemudian yang kita kejar adalah pemanfaatannya, apakah usulan kegiatan yang kemudian masuk menjadi dalam kegiatan APBA dan DOKA di kabupaten/kota sudah memberikam manfaat bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat," kata Dahlan Jamaluddin. "Nanti  kita akan duduk dengan para pihak untuk memaksimalkan rekomendasi kita sehingga akan ada perbaikan terhadap tata kelola Otsus dan DBH Migas ke depan."

Dalam pertemuan dengan anggota DPRK Pidie Jaya,  beberapa persoalan yang mencuat adalah mangkraknya gedung unit processing benih (UPB) di Gampong Geuleudah, Kecamatan Meureudu; kondisi SMA unggul yang terkesan hidup segan mati tak mau, dan pembangunan sejumlah ruko di Keude Trienggadeng yang dibangun tanpa lantai, baik lantai satu dan lantai dua. []