Header Ads

Pansus DPRA temukan 43 TKA di PLTU 3-4 Nagan Raya


Nagan Raya - ANN
Pansus DPRA temukan 43 TKA di PLTU 3-4 Nagan Raya tidak memiliki izin kerja
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) menemukan sebanyakn 43 orang tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 Nagan Raya, Aceh, diduga tidak memiliki izin kerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dari 80 orang TKA yang dilapor bekerja di Nagan Raya, sebanyak 43 TKA dipastikan tidak memiliki izin kerja,” kata anggota DPRA, Fuari, Jumat di Meulaboh.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh sebelumnya juga sudah pernah melaporkan persoalan ini kepada Kakanwil Kemenkumham Aceh, agar segera menindak 43 TKA di Nagan Raya yang diduga tidak memiliki izin kerja.

Akan tetapi, sampai saat ini laporan tersebut belum direspons untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan aturan pemerintah.
Fuadri juga menegaskan, pihaknya juga menyayangkan sikap dari petugas di Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, yang belum melakukan respons apa pun terhadap temuan adanya 43 TKA diduga bekerja secara ilegal di PLTU 3-4 Nagan Raya, Aceh.

“Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan, kami mendesak agar 43 TKA diduga ilegal ini segera diambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai
pemerintahan di Aceh tidak memiliki harga diri,” kata Fuadri menegaskan.

Ia juga meminta agar Bupati Nagan Raya sebagai pemilik wilayah agar tidak diam terkait persoalan TKA diduga bekerja secara ilegal di daerah ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Adi Hari Pianto yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya belum bisa mengambil tindakan apa pun, karena hingga saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan surat terkait informasi adanya 43 TKA diduga bekerja secara ilegal di PLTU 3-4 Nagan Raya, Aceh.

“Kami menunggu saja bagaimana petunjuk atau pun arahan dari Kanwilkemenkumham Aceh, sejauh ini kami juga belum menerima surat apa pun terkait hal ini (TKA),” kata Adi Hari Pianto menuturkan.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.