Banda Aceh - ANN
Ketua Komisi II DPRA, Irfan Nusir mengatakan, suasana kebatinan anggota DPRA yang sudah disampaikan seluruhnya yang secara terbuka dari tiap pertanyaan interpelasi sebenarnya ada tiga poin garis besar gresiknya yakni, multi years yang cacat prosedur, dana anggaran refocussing Covid-19 dinilai tidak transparan dan tidak transparan penggunaan anggaran.
"Hal ini tentunya kita juga bukanlah sebagai anti pembangunan, tetapi kita sangat menginginkan MoU kesepakatan dapat diperbaharui sehingga dapat di sahkan normalnya sebuah pembahasan yang tepat sasaran," ungkapnya kepada awak wartawan media online Aceh NASIONAL NEWS / ANN, Jum'at (25 September 2020) malam.
Irfan mengungkapkan, pengunaan terhadap anggaran refocussing selama ini sebenarnya, jangankan masyarakat hingga lembaga dewan saja tidak tau hingga terus bertambah dari awal anggaran recofusing sebanyak Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,3 sehingga Rp 2,5 triliun yang tidak disampaikan ke DPR Aceh.
"Selama ini kita hanya mengetahui keseluruhan dapat kabar dari Kemendagri, bukan langsung dari Pemerintah Aceh," imbuhnya irfan.
Namun, dalam pertemuan yang sudah berlangsung terhadap penyampaian penjelasan langsung Plt Gubernur Aceh baru ada detail penggunaan dana anggaran yang hanya dijawab melalui interpelasi.
Ia katakan, seharusnya pemanfaatan dan penggunaan dana anggaran yang dimaksud dapat dijawab dengan pembahasan bersama dalam penggunaan selama ini. "Memang harus kita sadari bahwa pengelolaan keuangan itu haknya Pemerintah Aceh, pihak DPR Aceh juga tidak mau sebagai eksekutor mempergunakan hal tentunya juga tidak, melainkan sudah wajar kita perlu mengetahui kemana saja anggaran sudah dipergunakan," ujarnya.
Irfan menambahkan, selaku pemegang mandat mewakili rakyat Aceh ada sebanyak 81 orang sehingga Pemerintah Aceh dapat menyampaikan secara terbuka kepada pablik untuk sebaliknya kita juga dapat kembali sampaikan kepada dpra.
"Kita juga sangat menyayangkan terhadap penyampaian Plt Gubernur Aceh dalam jawaban interpelasinya pada poin akhirnya ingin terus membangun kebersamaan bersama legislatif, tetapi temuan di lapangan tidak sedemikian bahkan beliau terus menggalang kelompok Bupati hingga pensus-pensusnya yang sebahagian sampai hadir hampir keseluruhan untuk membuat sebuah narasi seolah-olah DPR Aceh anti pembangunan, menolak pembangunan dan menolak multi years bahkan ingin menjaga baik dengan eksekutif padahal kebalikannya begitu dengan narasinya dibangun positif tetapi dilapangan tidak dilakukan begitu sangat disayangkan," ungkapnya
