mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan
ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya
permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi,
pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja
perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan
ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan
untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor
ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan
peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka
menengah melalui kebijakan reformasi struktural, demikian disampaikan Gubernur BI, Perry
Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2021 yang digelar secara hibrida
(daring dan luring) pada hari ini (24/11). Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut
menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin intens dan baik diantara jajaran
otoritas, baik antara BI, OJK, LPS, dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hal ini
menjadi kunci dalam mengelola dampak varian delta Covid 19 terhadap perekonomian nasional
di 2021, sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan. Ke depan, Presiden RI juga
mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi,
khususnya UMKM.
Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus
mengawal perekonomian pada tahun 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3±1%
pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan
efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam
perekonomian. Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas
sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga
dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan
meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diprakirakan akan mencapai
Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun.
Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah
kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas
perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu:
i)
Kebijakan moneter
Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari
normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs),
kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (prostability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas
makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara
sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan
sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (progrowth), yaitu:
ii)
Kebijakan makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk
mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna
percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan
mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau
Kebijakan sistem pembayaran
Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan
digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan
infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan
QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan
Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi,
serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.
iv) Kebijakan pengembangan pasar uang
Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang
(BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan,
pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta
pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
v)
Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah
Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomikeuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses
pasar domestik dan ekspor.
Dalam kesempatan ini, BI juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2021
kepada 57 stakeholders individu/kelompok sebagai apresiasi dalam dukungan pelaksanaan tugas
BI (Lampiran). Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara BI dan stakeholders
bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PTBI
diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan BI mengenai kondisi
perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, dan arah kebijakan BI sebagai bagian
dari akuntabilitas publik, serta memperoleh arahan dari Presiden RI. PTBI 2021 dihadiri oleh
Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan MPR, DPR, Pimpinan dan anggota Komisi XI yang
membidangi keuangan dan perbankan, Pimpinan Lembaga Negara termasuk BPK RI, Menteri
Kabinet Kerja, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi,
ekonom, media massa, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga
mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial BI dan Kantor
Perwakilan BI di seluruh Indonesia.
Pidato Gubernur BI dalam PTBI selengkapnya dapat diakses pada link berikut.
