Banda Aceh - ketua Umum DPP PPNI Dr. Harif Fadhillah, S.Kp.,S.H.,M.Kep.,M.H, melantik Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi Aceh, Abdurrahman.
Acara pelantikan juga dibarengi dengan pelantikan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) Provinsi Aceh dan rapat Kerja pengurus DPW PPNI Provinsi Aceh masa bakti 2022 - 2027.
Kegiatan pelantikan ini berlangsung di Hotel Hermes Banda Aceh, Sabtu (21/5/2022).
Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Aceh, Iskandar Ali mengatakan, pertemuan organisasi ini sebagai semangat bergerak pengurus PPNI Aceh dalam menjalankan roda organisasi kedepan pasca pelantikan.
ketua Umum DPP PPNI Dr. Harif Fadhillah, S.Kp.,S.H.,M.Kep.,M.H, mengatakan, dengan adanya pelantikan DPW PPNI Aceh ini merupakan momentumnya kerja secara benar sehingga tidak diragukan lagi yang juga dibutuhkan banyak aksi kerja nyatanya paling utama dalam keperawatan guna memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Secara konsisten harapan kita dapat terus membela setiap anggota dari berbagai kepentingannya yang berkaitan dengan masalah hukum maupun kesejahteraannya, baik DPP maupun DPW PPNI yang ada akan terus berkonsentrasi yang juga berkaitan advokasi bahkan masih adanya tenaga honor bekerja bersama pihak Pemerintah Aceh juga kita perjuangkan yang sudah lama bertahun-tahun agar dapat bertahan," ujarnya.
Ia katakan, kita pegang terus perubahan paradigma kita dari pembahasan yang beberapa waktu lalu juga kita sampaikan tadi disela - sela usai pelantikan yang memang sudah disepakati bahwa sebagai menjadi pengurus itu adalah pelayan bagi anggota, konsentrasi tugas dalam hal tanggung jawab anggota, kepatuhan, mengembangan profesi yang tadi juga termasuk sehingga menyesuaikan standar di tingkat pelayanan.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Aceh, Abdurrahman menambahkan yang hadir Ansari Muhammad Anggota DPR Aceh, dari fraksi Golkar Aceh Besar hadiri dalam pelantikan DPW PPNI dan ada bebe rapa pajabat lainnya, pembahasan rapat kerja sebagai unggulan program kerja di bidang organisasi dengan menguatkan struktur organisasi dan di bidang bagian kesejahteraan anggota secara kapasitas dengan meningkatkan kompetensi.
"Adapun kasus perawat yang di Aceh Barat sudah dijalani pemeriksaan saat ini yang sudah berjalan selama 8 bulan juga kita akan berusaha mengadvokasi agar supaya adanya remisi cepat terselesaikan, bahkan perawat yang dianiaya di Aceh Timur juga semoga cepat selesai kasus ini yang sudah berjalan di Polda Aceh dan hal ini juga merupakan salah satunya program unggulan untuk dapat bisa diselesaikan secara yang baik.
"Adapun di bidang lain hubungan kerjasama juga mempersiapkan sebanyak 20 perawat di latih berbahasa jepang untuk ke luar negeri jepang yang bekerjasama dengan PJ TKI sesuai dengan keinginan Staf Ahli Gubernur Aceh dapat berjalan sesuai harapan baliau juga," ujarnya. (*)
