Sigli – Pembangunan jembatan di Gampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, menjadi sorotan masyarakat. Proyek senilai lebih dari Rp 20 miliar ini diduga tidak transparan karena tidak adanya papan informasi publik di lokasi.
Seorang warga Pidie menyampaikan bahwa kontraktor proyek tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Papan informasi seharusnya dipasang sebelum pekerjaan dimulai agar masyarakat bisa mengetahui sumber anggaran dan pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, jembatan dengan panjang 45 meter dan lebar 13,40 meter itu memang tidak dilengkapi papan informasi. Kondisi ini memicu kecurigaan warga, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari uang negara atau uang rakyat.
Saat dimintai keterangan, salah satu petugas di lokasi bernama Pian mengaku tidak bisa memberikan informasi detail. Ia menyarankan agar wartawan mencari informasi langsung ke kantor pusat di Banda Aceh.
"Informasi ini hanya satu pintu, tidak boleh diberikan oleh pihak lain," ujar Pian bulan lalu dilokasi.
Selain itu, seorang petugas lain bernama Hendra Satrya juga sempat melarang wartawan mengambil foto proyek tanpa izin.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi sorotan. Para pekerja terlihat mengabaikan prosedur keselamatan dengan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melepas papan cor beton, yang berisiko membahayakan keselamatan.
Upaya konfirmasi kepada pihak humas bernama Ully pun tidak membuahkan hasil. Ia mengaku tidak tahu menahu soal detail proyek, seperti anggaran, panjang, dan lebar jembatan.
"Saya tidak tahu. Itu yang tahu orang kantor. Lebih baik ke sana saja, karena kantornya di Lambaro," pungkasnya.
Ketidakjelasan informasi ini membuat warga semakin resah dan berharap adanya keterbukaan dari pihak terkait agar masyarakat bisa mengetahui secara pasti detail proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut
