Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Aceh agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Program strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar AP, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional atas kerja kerasnya sehingga putra-putri Aceh dapat menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan bahwa makanan memiliki nilai yang sangat sakral bagi masyarakat Aceh, sejalan dengan nilai kearifan lokal pemulia jamee atau memuliakan tamu.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja yang luas melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan. Dalam situasi darurat bencana, keberadaan SPPG juga sangat membantu Pemerintah Aceh dalam penyaluran bantuan makanan kepada masyarakat terdampak. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap dapat terlibat aktif sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional serta mendorong partisipasi masyarakat melalui koperasi Merah Putih di setiap gampong dan penguatan ketahanan pangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya interaksi yang intensif antara pemerintah kabupaten/kota dengan BGN agar pelaksanaan program semakin terintegrasi.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Alibasyah menyatakan dukungan penuh Polda Aceh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan terdapat sejumlah kendala, namun masih dapat diatasi dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif. Kapolda juga menyoroti adanya keluhan masyarakat terkait larangan makan dan minum serta isu kehalalan makanan, sehingga ke depan seluruh makanan dalam Program MBG diharapkan telah memiliki sertifikasi halal.
Kapolda Aceh menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan guna mencegah terjadinya kasus keracunan. Ia juga meminta agar SPPG menjalin koordinasi yang baik dengan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan kesehatan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah berjalan dan hampir menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Kodam Iskandar Muda memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut karena terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama satu tahun pelaksanaannya.
Pangdam IM juga menilai keberadaan SPPG sangat membantu dalam penanganan pascabencana yang saat ini tengah dialami Provinsi Aceh. Mengingat luas wilayah Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang beragam, Pangdam menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi yang kuat antara Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Pemerintah Aceh, serta seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor yang solid, ia berharap Program MBG dapat berjalan optimal, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Aceh, serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas di Provinsi Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional RI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K., menjelaskan bahwa pada awalnya BGN Pusat berencana mengundang seluruh Kepala SPPG se-Aceh. Namun, karena kondisi pascabencana, undangan dibatasi hanya untuk Kepala SPPG Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Ia juga menegaskan bahwa Kepala SPPG yang berasal dari SPPI tidak akan selamanya menjabat, sehingga diharapkan seluruh Kepala SPPG dapat terus memberikan kinerja terbaik dan menjaga profesionalisme.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan kini semakin diminati sebagai mitra kerja Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya balita, ibu hamil, dan anak sekolah, guna menurunkan angka stunting dan malnutrisi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Program MBG memiliki multiplier effect yang besar di Provinsi Aceh. Jumlah penerima manfaat mencapai 1.717.980 orang dengan kebutuhan 573 SPPG, di mana per 16 Januari 2026 sebanyak 545 SPPG telah beroperasi. Program ini mampu menyerap sekitar 28.650 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi yang mencapai kurang lebih Rp 63 miliar per bulan.
Terkait transparansi, Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa sistem pembayaran dilakukan langsung ke rekening pemasok guna meminimalisasi potensi penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima manfaat serta kepatuhan dalam pengisian data, termasuk untuk mendukung sertifikasi halal seluruh SPPG. Dalam hal komunikasi, ia berharap ke depan tidak ada lagi pihak yang sulit dihubungi dan menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila masih ditemukan kendala serupa.
Rapat konsolidasi ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, di antaranya Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Alibasyah, Gubernur Aceh yang diwakili Kepala DPMG Aceh Iskandar AP, S.Sos., Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Rufriyanto Maulana Yusuf, S.I.K., M.M., Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Djoko Susilo, S.I.K., S.H., Aster Kasdam IM Kolonel Inf Riyandi, Kalakjarah Bintaljarahdam IM Letkol Inf Issukandar, S.Ag., Kepala Satgas MBG Provinsi Aceh M. Nasir, S.I.P., M.P.A., serta para Kepala SPPG se-Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
