BANDA ACEH - Langkah strategis guna memperkuat tata kelola pembangunan berbasis kawasan perdesaan terus digalakkan di tingkat legislatif Provinsi Aceh. Sekretaris Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan, menerima audiensi dan kunjungan kerja lima Kepala Desa (Reje) yang berasal dari Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, di ruang kerjanya di Gedung DPRA, Banda Aceh. Jum’at (9/10)
Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergitas yang kokoh antara pemerintah daerah, lembaga legislatif provinsi, dan pemangku kebijakan di tingkat desa guna percepatan pembangunan wilayah pegunungan Aceh Tengah.
Adapun lima Reje dari Kecamatan Atu Lintang yang hadir dalam forum silaturahmi tersebut meTengah.
1. Reje Merah Pupuk - Tgk. Muharidinsyah Selian, M.Ag.
2. Reje Pantan Damar - Bapak Iwan Sanusi
3. Reje Damar Mulyo - Bapak Suriyansah
4. Reje Kepala Akal - Bapak Muhammad.
5. Reje Merah Jernang - Bapak Supri Hatiyono
Mendorong Percepatan Infrastruktur Keagamaan dan Desa
Dalam dialog tersebut, para Reje menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan di kawasan masing-masing. Fokus utama yang diaspirasikan mencakup dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk pembangunan fasilitas sarana keagamaan, seperti pembenahan masjid dan pengembangan sarana dayah (pesantren), serta perbaikan infrastruktur publik pendukung perekonomian desa.
Tgk. Muharidinsyah Selian mewakili para Reje menyampaikan pentingnya intervensi Pemerintah Aceh dalam menyokong fasilitas keagamaan dan sarana publik agar pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok perdesaan di Aceh Tengah.
Respon Legislatif dan Komitmen Politik
Politisi dari Partai Aceh (PA) tersebut menyambut hangat kedatangan para delegasi dari Atu Lintang. Yahdi Hasan mengapresiasi keaktifan para Reje dalam menjemput bola aspirasi demi kemajuan warga desa yang mereka pimpin.
“Sinergitas antara pemimpin desa dan anggota legislatif di tingkat provinsi merupakan fondasi penting dalam mengawal alokasi pembangunan agar tepat sasaran. Pembangunan sarana keagamaan seperti masjid dan dayah, serta infrastruktur dasar desa, adalah pilar utama pembentukan karakter masyarakat Aceh yang berlandaskan Syariat Islam,” ujar Yahdi Hasan.
Yahdi menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengintegrasikan usulan-usulan tersebut ke dalam program prioritas pembangunan Pemerintah Aceh. Beliau berharap komunikasi yang konstruktif ini terus terjalin secara berkelanjutan.
“Kami berharap para Reje dapat terus menjaga solidaritas dan kondusivitas dib wilayah masing-masing. Pemerintah Aceh dan DPRA akan terus berupaya hadir dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat tapak,” tutup politisi Partai Aceh tersebut (Husni)