Banda Aceh - ANN
(Inmas)---Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh telah merampungkan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2020 yang akan segera di usul ke kementerian Agama pusat pada saat penyusunan Pagu Indikatif Kementerian Agama RI tahun 2020 pada akhir April 2019.
Program kerja dan anggaran tersebut telah dibahas bersama seluruh Kakankemenag, Kasubbag TU, Perencana pada Kankemenag kabupaten/kota se Aceh, Kepala Bidang, Pembimas, Kasubbag dan Kasi di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA-SK) Kanwil Kemenag Aceh tahun 2020 selama 4 hari, mulai dari tanggal 8 s.d 11 April 2019. Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber Pejabat Eselon I & II Kemenag RI, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, Kepala Biro Perencanaan Kemenag RI, Dr. Ali Rokhmat, MPd, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, Drs H Tarmizi Tohor MA, dan sejumlah narasumber lainnya.
“Kami mengharapkan, rencana kerja dan anggaran yang telah disusun untuk tahun 2020 dapat memberi arti dan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan umat, mengandung substantif, kongkret dan terarah untuk program kerja mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan di kementerian Agama Aceh,” ujar Kabag Tu, Saifuddin, SE dalam sambutannya saat menutup kegiatan RKA SK Kemenag Aceh 2020 di Banda Aceh, Kamis (11/4).
Adapun sejumlah terobosan program kerja Kemenag Aceh yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, diantaranya Madrasah berbasis Digital, Penerapan Madrasah Inklusi,Penataan kembali Intrumen Kurikulum dan Intrumen Evaluasi Madrasah. Membina dan menyalurkan program bantuan khusus untuk daerah 3 T, Penyusunan Base Line penyelenggaraan Haji dan Umrah Aceh tahun 2020, Membangun Gedung pusat Pelayanan Haji dan Umrah terpadu di 3 Kabypaten Kota, Aceh Besar, Aceh Utara dan Aceh Singkil. Legalitas tanah wakaf, Pembangunan Sejumlag gedung KUA dari SBSN dan sejumlah program lainnya.
Untuk itu, ia meminta kepada ASN Kemenag harus dapat mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional.
“Ingatkan jajaran kita Tolak dan lawan PUNGLI pada setiap pelayanan, baik pelayanan Masyarakat di KUA maupun pelayanan ASN itu sendiri dalam pengurusan kepangkatan atau hal lain lainnya,” ujar Saifuddin.
“Khusus kepada KPA dan PPK, Kami meminta untuk mengontrol penyerapan anggaran, sehingga realisasi Kemenag Aceh meningkat. Juga melakukan pencairan dana yang sifatnya personal pegawai, seperti gaji, tukin dan lainnya etiap bulan, baik itu menjadi hak PNS maupun hak honorer, tidak ditunda atau rapel, begitu juga dengan bantuan sosial, harus segera dicairkan,” lanjut Saifuddin.
Di akhir sambutannya,Saifuddin mengomenteri sedikit apa yang menimpa lembaga yang memiliki motto iklas beramal itu, ia mengajak Jajaran Kemenag Aceh untuk bersama-sama membangun lembaga, menguatkan komitmen dan integritas terhadap tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab, jangan hancurkan dan jangan biarkan ia dihancurkan oleh pihak lain. Bahkan ia mengutip pesan Menteri agama, Lukman Hakim Saifuddin bahwa apapun yang terjadi Kapal besar itu harus tetap berlayar.
“Jaga kebersamaan dalam damai, mari bersama kita membangun lembaga,” tutup Saifuddin. []