Ikut mendampingi Sekda pada kunjungan tersebut, Kepala DLHK, A Hanan, Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ade Surya dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar.
Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, Naharudin, yang juga ikut bersama Sekda menjelaskan
pemanfaatan rotan oleh pelaku usaha di Simeulue dilakukan melalui kerja sama dengan UPTD KPH Wilayah IV. Pihaknya juga melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pemungutan rotan.
“Sampai saat ini terdapat dua Kelompok Tani Hutan (KTH) yang melakukan kerja sama pengelolaan rotan dengan UPTD KPH IV yaitu KTH Aurivan Bersamo Desa Karya Bakti Kecamatan Salang dan KTH Laut Tawar Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat,” kata Naharuddin.
Naharuddin mengatakan, kerja sama pengelolaan rotan sesuai dengan kewenangan dan kekhususan Aceh yang tertuang dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh.
“Pola kerja sama jauh lebih menguntungkan dibanding perizinan yang membatasi produksi hanya 20 ton per izin, sesuai karakteristik sosio kultural masyarakat dan pengendalian evaluasinya lebih efektif melalui UPTD KPH,” ujar Naharuddin.
Lebih lanjut, kata Naharuddin, pola kerja sama sangat menguntungkan masyarakat karena telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan serta berkontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Aceh dan PAD kabupaten penghasil. Para pembeli juga lebih puas karena permintaan rotan bisa dipenuhi tepat waktu.
“Sejak Juli 2021 sampai April 2022 produksi rotan yang dihasilkan oleh kedua kelompok tani hutan tersebut telah mencapai 521 ton, dan berhasil menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 29 juta, PAA sebesar Rp. 27 juta dan PAD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 13,5 juta,” rinci Naharuddin.
Naharuddin mengatakan, produksi rotan tersebut dipasarkan pelaku usaha di Simeulue ke berbagai daerah baik dalam wilayah Aceh maupun ke luar Aceh seperti Medan, Cirebon dan Majalengka. [•]
