Penggunaan anggaran pokir untuk media cetak seringkali tidak transparan dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dewan Pers sebagai lembaga yang mengawasi dan melindungi kemerdekaan pers di Indonesia dapat menjadi mitra pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang dunia pers, Dewan Pers dapat membantu mengevaluasi penggunaan anggaran pokir untuk media cetak dan memberikan saran untuk perbaikan
Penghapusan pokir untuk media cetak yang tidak berkepentingan di Aceh diharapkan dapat menjadi contoh bagi Pemerintah aceh dan penghapus pokir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat aceh
Ketua PSI menilai bahwa penggunaan pokir untuk media cetak seringkali tidak transparan dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan di Aceh.
Penghapusan pokir untuk media cetak yang tidak berkepentingan di Aceh diharapkan dapat menghemat anggaran yang lebih besar untuk digunakan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
