Sigli - Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP) membanjiri depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie hari ini.
Mereka menuntut ketegasan DPRK dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di Geumpang dan Tangse yang kian masif merusak lingkungan, sembari menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja wakil rakyat.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini diwarnai orasi bergantian, menyuarakan lima poin tuntutan GAMMP yang terangkum dalam sebuah pernyataan.
"Kami percaya bahwa DPRK Pidie memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini," tegas orator GAMMP.
Lima Poin Tuntutan GAMMP: Mendesak DPRK mengusut dan menindak tegas praktik tambang ilegal.
Mendesak DPRK menertibkan tambang rakyat serta memperjelas regulasi tambang legal. Menuntut DPRK agar bersedia membuka Draft Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Meminta pimpinan DPRK Pidie untuk segera mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan persoalan mendesak di Kabupaten Pidie, sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Para demonstran secara khusus mendesak DPRK agar serius menanggapi kerusakan alam akibat maraknya tambang ilegal.
Mereka menyoroti bahwa selain tambang ilegal di Geumpang, hampir seluruh kecamatan di Tangse kini telah mendapatkan izin eksplorasi pertambangan dari PT Serambi Timur.
Situasi ini dinilai mengancam kehidupan masyarakat dan memperparah kerusakan ekologi di wilayah tersebut.
Penertiban oleh kepolisian di Geumpang telah menyita sejumlah alat berat, penindakan tersebut dinilai belum komprehensif dan belum menyentuh akar masalah.
Setelah menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan massa diizinkan masuk ke ruang sidang untuk berdialog langsung dengan pimpinan dan anggota DPRK, serta Bupati Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Alzaizi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, menyatakan akan menerima tuntutan massa dan berjanji segera menindaklanjutinya.
Namun, GAMMP menegaskan, "Kami tidak akan diam ketika keadilan dikhianati, ketika ruang hidup dirampas, dan ketika suara rakyat dibungkam.
Aksi ini adalah bentuk perlawanan moral terhadap sistem yang telah lama gagal memberikan keadilan bagi rakyat Pidie."Aksi damai yang juga ditandai dengan penandatanganan petisi ini berakhir setelah massa mendapatkan komitmen dari pihak DPRK.
Para demonstran kemudian membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Pidie dan personel TNI, dengan janji akan terus mengawal janji-janji yang telah diucapkan.
