JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pendataan aset lahan milik pemerintah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, termasuk gerai dan pergudangan.
Mendagri menegaskan bahwa program Kopdeskel Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional yang dicanangkan Presiden, sehingga memerlukan dukungan penuh dari pusat hingga daerah.
"Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan, Jumat (31/10/2025), di Kantor Pusat Kemendagri.
Prioritas Pendataan Lahan
Untuk mendorong percepatan, Mendagri meminta gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan sebagai prioritas daerah. Langkah konkret ini harus melibatkan jajaran dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Tito juga meminta kepala daerah memberikan arahan langsung kepada kepala desa dan perangkatnya agar aktif mendata aset lahan pemerintah yang berada di wilayah mereka.
“Tolong diberikan arahan, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” tegasnya.
4 Kriteria Utama Lahan
Dalam arahannya, Mendagri menekankan empat kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh lahan yang akan digunakan untuk Kopdeskel Merah Putih, yaitu:
Status hukum lahan yang jelas dan tidak bermasalah.
Luas minimal 1.000 meter persegi.
Lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Kondisi tanah siap bangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.
Libatkan TNI dan Evaluasi Mingguan
Untuk mengawal proses ini, Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih yang terbagi menjadi empat tim dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Satgas ini akan bekerja sinergis dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tito menambahkan, Kemendagri akan melakukan evaluasi secara ketat. "Nanti kita akan melakukan evulasi seminggu sekali, khusus kita membacakan daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.
Mendagri optimistis, sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, hingga pemerintah desa akan mempercepat ketersediaan lahan yang sangat dibutuhkan untuk penguatan ekonomi lokal melalui Kopdeskel Merah Putih.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, dan pejabat tinggi terkait lainnya.
