"
Banda Aceh – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Aceh dengan dukungan Zeni Kodam Iskandar Muda terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Salah satu fokus utama dalam tahap pemulihan ini adalah pembangunan Hunian Sementara atau Huntara bagi masyarakat terdampak, yang ditargetkan dapat diselesaikan pada Februari 2026 atau sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Kamis (25/12/2025).
Penetapan target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana agar segera mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi selama masa transisi sebelum pembangunan hunian tetap atau Huntap direalisasikan.
Pembangunan Huntara dilaksanakan secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota terdampak di Aceh. Keberadaan Huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dengan dukungan fasilitas layanan kesehatan, pendampingan psikososial, serta dapur umum guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat selama masa pemulihan.
Wilayah yang menjadi prioritas pembangunan Huntara meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Timur, serta daerah lain yang terdampak banjir dan tanah longsor. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Proses pembangunan hunian sementara tersebut turut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI. Upaya pemulihan dilakukan secara terpadu, mencakup normalisasi lingkungan, pembukaan dan perbaikan akses jalan, hingga pembersihan sisa material bencana agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.
Huntara dirancang dengan konsep cepat bangun menggunakan rangka baja ringan yang kokoh dan tahan lama. Material yang digunakan meliputi papan semen sebagai dinding, multiplek untuk lantai, serta atap berbahan zincalume yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Setiap unit Huntara memiliki luas sekitar dua belas hingga tiga puluh meter persegi dan dilengkapi fasilitas bersama seperti dapur umum, area cuci, mushola, serta sarana sanitasi yang memadai.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh terus mengintensifkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna memastikan pembangunan Huntara berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Pembangunan awal saat ini telah berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu. Di lokasi tersebut, pembangunan Huntara dilaksanakan dalam bentuk satu kopel yang diperuntukkan bagi lima kepala keluarga.
Material bangunan telah tersedia di lokasi dan proses pengerjaan dilakukan oleh personel gabungan yang terdiri dari prajurit Yonzipur 16 serta Zeni Kodam Iskandar Muda. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemasangan atap seng, pengecoran lantai, serta pembuatan rangka kanopi bagian depan bangunan. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar lima puluh persen dan ditargetkan rampung pada bulan Desember.
Jumlah unit Huntara di setiap lokasi ditentukan berdasarkan data korban bencana yang dihimpun oleh pemerintah kabupaten dan kota secara by name dan by address. Prioritas diberikan kepada warga dengan kategori rumah rusak berat, rumah hilang, serta masyarakat yang harus direlokasi dari wilayah rawan bencana demi keselamatan jangka panjang.
Dalam penentuan lokasi pembangunan, pemerintah daerah juga diminta untuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna memastikan area yang dipilih berada di zona aman dan tidak berpotensi mengalami bencana lanjutan. Lahan yang digunakan diutamakan merupakan lahan milik pemerintah atau lahan desa yang dapat dipinjamkan sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Pembangunan Huntara bersifat sementara sebagai solusi transisi menuju Huntap. Oleh karena itu, kesiapan lahan, keakuratan data penerima, serta sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta BUMN, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan secara optimal dan memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak untuk bangkit, menata kembali kehidupan, dan menatap masa depan dengan lebih baik.
