Forum Koordinasi Ormawa merupakan ruang konsolidasi strategis mahasiswa untuk membahas isu-isu penting kampus, termasuk menyikapi agenda besar universitas seperti Pemilihan Rektor. Ketidakhadiran MWA Perwakilan Mahasiswa dalam forum tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab advokasi dan representasi mahasiswa.
Ketua MPM USK menegaskan bahwa MWA Perwakilan Mahasiswa, terlebih yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa, memiliki kewajiban moral dan struktural untuk hadir, mendengar, serta menyerap aspirasi Ormawa sebelum terlibat dalam agenda-agenda strategis di tingkat rektorat.
“Agenda rektorat yang dimaksud adalah Pemilihan Rektor. Namun MWA Perwakilan Mahasiswa tidak hadir dalam ruang advokasi mahasiswa dan tidak turun ke kawan-kawan Ormawa. Sebagai Presiden Mahasiswa sekaligus MWA Mahasiswa, sikap seperti ini tidak dapat ditolerir,” tegas Ketua MPM USK.
KETUA MPM USK menilai bahwa kehadiran dalam agenda Pemilihan Rektor tanpa didahului konsolidasi dan advokasi internal mahasiswa berpotensi melemahkan posisi tawar mahasiswa serta mencederai prinsip demokrasi kampus. MWA Mahasiswa seharusnya menjadi jembatan aspirasi, bukan sekadar pelengkap dalam agenda struktural universitas.
Lebih lanjut, KETUA MPM USK menegaskan bahwa legitimasi MWA Perwakilan Mahasiswa dalam forum-forum strategis universitas harus bersumber dari aspirasi mahasiswa secara luas, yang dihimpun melalui dialog dan koordinasi aktif dengan seluruh Ormawa.
Melalui rilis ini, KETUA MPM USK mendesak MWA Perwakilan Mahasiswa untuk segera melakukan evaluasi sikap, membuka ruang advokasi yang inklusif, serta kembali menempatkan kepentingan dan suara mahasiswa sebagai prioritas utama.
KETUA MPM USK juga mengajak seluruh lembaga kemahasiswaan Universitas Syiah Kuala untuk tetap menjaga semangat solidaritas, kritisisme, dan konsolidasi demi memastikan proses demokrasi kampus berjalan secara partisipatif, transparan, dan berpihak pada mahasiswa.
