Sigli– Pemerintah Kabupaten Pidie melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2025 mencapai Rp 1,90 triliun atau sekitar 86,97 persen dari total pagu sebesar Rp 2,18 triliun.
Capaian ini menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan sebagai bentuk transparansi tata kelola pemerintahan.
Wakil Bupati Pidie Alzaizi menyampaikan, laporan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie di Aula Kantor DPRK setempat, Senin (6/4/2026). Alzaizi menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar seremonial, melainkan instrumen akuntabilitas atas kinerja pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun lalu.
“LKPJ ini merupakan potret kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kami memandang masukan dari legislatif sangat krusial untuk perbaikan kualitas pelayanan ke depan,” ujar Alzaizi.
Rekomendasi Strategis
Dalam pidatonya, Alzaizi mengingatkan peran strategis DPRK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Legislatif diharapkan memberikan rekomendasi yang akan menjadi basis penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Alzaizi juga menambahkan, aspek penganggaran di Pidie kini semakin ketat dengan mengacu pada buku Standar Harga Barang dan Jasa TA 2025.
Pendekatan ini diambil guna memastikan setiap alokasi program tepat sasaran dan memenuhi asas kewajaran anggaran.
Namun, ia memberikan catatan bahwa data finansial yang dipaparkan tersebut masih bersifat sementara.
“Angka-angka ini adalah hasil laporan internal atau pre-audit. Nilai pastinya masih menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya
Selain aspek fiskal, Pemkab Pidie menyoroti stabilitas keamanan di wilayah tersebut yang dinilai tetap kondusif sepanjang 2025. Alzaizi mengapresiasi kerja keras Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai solid, terutama dalam mitigasi bencana.
“Sinergi lintas sektor terbukti efektif saat kita menghadapi bencana beberapa waktu lalu. Respon cepat ini meminimalisir dampak sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Alzaizi
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Pidie dan diikuti oleh anggota dewan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan komisi-komisi guna melahirkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.
