Rekomendasi tersebut lahir dari hasil pertemuan dan diskusi yang melibatkan berbagai unsur keagamaan, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam forum tersebut, para peserta menyoroti berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat dan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain penguatan pengawasan terhadap pelanggaran syariat Islam, peningkatan peran gampong dalam pembinaan generasi muda, pengawasan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma agama, serta penguatan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Para ulama juga mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bersinergi dengan lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam menjaga marwah Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam.
Selain itu, forum tersebut menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan persuasif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, sehingga upaya pembinaan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan oleh para ulama dan ormas Islam. Menurutnya, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pemerintah ke depan.
Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan ulama dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Banda Aceh yang religius, tertib, aman, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.
Melalui rekomendasi yang disampaikan, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di Kota Banda Aceh.[]
