BANDA ACEH - ANN
Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, mengadakan rapat kerja penyusunan pengendalian dan evaluasi program MAA tahun 2018, dengan mengangkat tema “kita selaraskan program dan kegiatan untuk mewujudkan Aceh meuadab,” Banda Aceh, Senin (29/10/2018).
Kepala Sekretariat MAA Provinsi Aceh Usman Umar, S.Sos, M.Si kepada Aceh Nasional News menyampaikan, rapat kerja yang digelar guna mensinkronisasikan program-program kerja MAA Provinsi Aceh bersama MAA kabupaten/kota se-Aceh dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
Lanjutnya, keselarasan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh MAA nantinya, juga merupakan bagian daripada program Gubernur Aceh yaitu ‘Aceh Meuadab’.
“Yakni mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari,” kata Usman saat dijumpai pada sela-sela acara, Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh (29/10/2018).
Ketua MAA Provinsi Aceh H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum menyampaikan bahwa, budaya Aceh merupakan hasil proses interaksi internal maupun eksternal masyarakat dengan sesamanya, beserta lingkungan alam sekitarnya, yang menimbulkan berbagai paguyuban dalam satu kesatuan budaya Aceh.
Perkembangan sosiologis kehidupan budaya bangsa mencakup berbagai nilai-nilai hukum yang hidup di dalam ikatan kolektif suatu masyarakat.
“Dan diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi lain. Dengan demikian persoalan hukum negara versus hukum lokal, atau hukum adat pada hakekatnya adalah perjumpaan antara hukum tertulis dengan hukum lisan,” kata Badruzzaman.
Dalam paparannya, Badruzzaman lebih menyampaikan tentang fungsi kelembagaan adat dalam struktur budaya adat Aceh.
Menurutnya, lembaga adat di Aceh memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat strategis, dan berpengaruh dalam membangun dan membina kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Sanusi M. Syarief, SE, M.Phil mengatakan acara yang berlangsung selama dua hari itu berlangsung dari tanggal 29 sampai 30 Oktober 2018.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan MAA sebanyak 22 kabupaten/kota se-Aceh, sementara MAA Kabupaten Aceh Jaya dikabarkan berhalangan untuk hadir. [•]
