Sengketa
Wilayah sengketa berada di kawasan waduk Keureutoe yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah disektor pertambangan. Kedua Desa masing masing mengklaim kawasan tersebut adalah wilayah Desa mereka.
Sengketa yang menimbulkan konflik berkepanjangan itu, bahkan berujung ke pengadilan Negeri Lhoksukon, yang dilaporkan oleh Geuchik Gampong Plu Pakam, tertanggal 30 April 2020, dengan registrasi No.6/PDT.G/2020/Pn.lsk.
Kuasa Hukum Desa Blang Pante, Zul Azmi Abdullah, SH, dalam konferensi pers, di WJ Cafe Parang Sikureung Kecamatan Matangkuli, menyebutkan, Timnya siap menghadapi gugatan tersebut dengan data data yang ada.
”Berdasarkan dari peraturan Menteri pasal 9 permendagri No.45 tahun 2016 tentang cara penetapan, Penegasan, dan pengesahan Batas desa, dengan mengacu pada peta topografi Kodam(Topdam), kesimpulan saya Gugatan yang dilakukan Kades Plu Pakam tidak berdasarkan hukum, oleh karna itu patut untuk ditolak Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima”. Ujarnya.
Maka dengan itu, Pihak desa Blang Pante mengharapkan,Kades Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas untuk Berkomitmen dengan hasil kesepakatan dan keinginannya, sebagaimana yang telah diutarakan dalam pertemuan di Pemerintah Aceh Utara sekira tanggal 22 april 2020,dan Tidak melakukan tindakan yang dapat menganggu jalan pembebasan Tanah dan pembagunan Waduk Keureto,jelas nya
"Atas keputusan atasannya sendiri yaitu Pemerintah Aceh Utara bukan justru menggugat ke pengadilan atas apa yang disepakati"
Ia juga meminta pihak Plupakam untul Mencabut gugatan Di Pengadilan Lhoksukon yang dapat berpotensi terganggunya pembebasan lahan Waduk Keureuto kedepan,ungkap nya.
"Pembagunan Waduk Keureuto merupakan tempat penampungan air yang dapat mengalir wilayah Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Tanah Luas, sehingga apabila terjadi hambatan maka akan berdampak pada petani serta perekonomian masyarakat Tentunya"tutup nya.
