“Ini bertujuan untuk menyetarakan honor pengurus MAA disetiap kabupaten/kota, miris kita melihat kondisi pengurus yang ada di daerah, ada honor ketua MAA di daerah yang hanya dibayar dibawah dari sejuta rupiah,” ungkap Syeh kepada Wartawan.
Dia katakan ini jauh dari kata standar untuk lembaga yang dari kekhususan Aceh, bahkan sampai ada beberapa daerah yang tidak memfasilitasi pengurus MAA yang ada di daerah.
“Jangankan difasilitasi mobil untuk ketua pengurus MAA daerah, sepeda motor saja diberikan jauh dari kata layak, belum lagi soal kantor, rata-rata hanya di kontrak untuk beberapa tahun,” ujarnya.
Menurutnya ini sebuah kewajiban seluruh Bupati dan Walikota untuk memperhatikan hal ini, sebab lembaga MAA punya peran peting bagi meluruskan sengketa yang terjadi di masyarakat, bahkan lembaga paling terdepan untuk mengamankan perdamaian disetiap daerah.
“Kami harap Pj Bupati/Walikota dan calon bupati/walikota kedepan untuk bisa memperdayakan MAA di daerah selayak mungkin, demi tergajanya adat istiadat, Budaya dan tradisi dibumi Serambi Mekah ini,”harapnya.[ADV]
