SIGLI - Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah didampingi Wakil Bupati, Alzaizi secara resmi menyerahkan kunci Hunian Sementara (Huntara) kepada warga korban terdampak banjir bandang di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kamis (22/1/26).
Penyerahan secara simbolis tersebut menandai rampungnya pembangunan huntara sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak huni pascabencana pada tanggal 26 November 2025 lalu.
Selain Huntara, Bupati juga menyerahkan secara simbolis Dana Tungggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta selama tiga bulan kepada 41 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana banjir bandang tersebut.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, SH, CPM, mengatakan pembangunan huntara tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan darurat pascabencana sekaligus solusi sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir bandang.
Bupati juga menyampaikan, pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat setelah bencana, dan biaya DTH untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal selama masa transisi darurat menuju pemulihan.
“Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), pembangunan huntara dilaksanakan dengan metode swakelola tipe II sebanyak 12 unit. Huntara ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya hanyut dan mengalami rusak berat akibat banjir bandang,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, seluruh unit huntara dibangun di lokasi yang telah ditetapkan dan dinilai aman dari potensi ancaman bencana susulan. Pembangunan ini menjadi prioritas pemerintah daerah agar warga terdampak tidak berlama-lama tinggal di lokasi pengungsian.
“Huntara ini bersifat sementara, namun dipastikan layak huni serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sambil menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap),” tambahnya.
Pembangunan huntara tersebut didanai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2025.
Selain menyediakan hunian, Pemkab Pidie juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, serta akses layanan kesehatan bagi para penghuni huntara.
Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan huntara merupakan langkah awal dalam penanganan pascabencana. Pemerintah daerah saat ini terus menyiapkan skema rehabilitasi dan rekonstruksi rumah permanen, termasuk rencana relokasi bagi warga yang bermukim di kawasan rawan bencana.
“Masa transisi darurat menuju pemulihan ini harus dioptimalkan karena menjadi fase penghubung antara respons tanggap darurat dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” jelas Andi.
"Semoga Gampong Blang Pandak menjadi gampong yang tangguh bencana di Kabupaten Pidie," jelasnya.
