Permintaan tersebut disampaikan Yahdi Hasan langsung ke lokasi saat melakukan peninjauan terhadap penanganan tanggul yang jebol dan memicu luapan air yang meluas ke pemukiman warga maupun jalur utama.
Bencana banjir yang terjadi telah berdampak luas. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara mencatat sebanyak 350 Kepala Keluarga atau setara dengan 1.387 jiwa terdampak. Tujuh desa yang terkena dampak meliputi Desa Bambel Gabungan, Terutung Seperai, Lawe Kihing, Terutung Megakhe Asli, Biak Muli, Kute Antara, dan Kuning I.
Yahdi Hasan menegaskan bahwa penanganan sementara berupa pemasangan bronjong saja belum cukup menjamin keamanan warga. Mengingat curah hujan yang diprediksi terus meningkat menjelang akhir tahun, pembangunan tembok penahan permanen menjadi kebutuhan mendesak sebagai langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.
Tak hanya mendorong perbaikan infrastruktur, Yahdi juga aktif berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Ia telah berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk meminta pengiriman tenda pengungsian, serta menghubungi Dinas Sosial dan Dinas Pangan Aceh guna memastikan ketersediaan pasokan beras bagi warga. Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan bahwa pengajuan bantuan tersebut perlu disampaikan secara resmi melalui surat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Tenggara, Yusrizal, ST, MT, menyatakan pihaknya telah mengerahkan lima unit alat berat berupa ekskavator untuk mempercepat perbaikan tanggul yang rusak. “Tiga unit milik pemerintah daerah, satu unit dari pihak swasta, dan satu unit milik BWS Sumatera I,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan harian warga terdampak dan telah mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait di tingkat provinsi untuk memohon dukungan bantuan. Yusrizal turut mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Yahdi Hasan. Sinergi antar-pemerintah daerah, provinsi, BWS, dan wakil rakyat dinilai sangat krusial agar penanganan darurat berjalan efektif dan solusi jangka panjang dapat segera terwujud demi keselamatan masyarakat di kawasan Sungai Lawe Bulan.(Husni)
