BKKBN - ANN
Senin 7-10-2019, Dyah Erti Idawati, dirinya sangat mendukung sinergitas kemitraan antara PKK Aceh bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta TNI, untuk tingkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Aceh.
" Dengan kemitraan itu, Dyah Erti yakin segala persoalan sosial yang terjadi di masyarakat bisa diatasi".
Dyah Erti katakan saat hadiri pembukaan Rakornis kemitraan BKBN bersama TNI juga PKK Aceh, Persoalan sosial tentu akan berdampak pada kesejahteraan keluarga, Karena itu perlu sinergitas dan kemitraan yang terarah sehingga semua unsur-unsur sampai satuan terkecil bisa melakukan gerakan bersama.
Segala persoalan sosial berawal dari keluarga, Dyah Erti yakin, keluarga yang punya ketahanan keluarga kuat tidak akan diterpa persoalan sosial.
“ Kalau keluarga punya ketahanan yang kuat, semua masalah sosial tidak akan terjadi ".
BKKBN adalah mitra kerja PKK Aceh, khususnya dalam operasional posyandu dan penyuluhan KB di seluruh gampong di Aceh, Salah satu kampanye bersama adalah perwujudan keluarga sejahtera serta penurunan angka perceraian dan angka stunting, PKK Aceh terus menunjukkan komitmen dalam penggalakan program Keluarga Berencana, ujar Dyah Erti.
Apabila program KB luar Aceh dilakukan untuk pengendalian kependudukan, maka PKK Aceh mengampanyekan persoalan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
" Karenanya sinergitas tiga organisasi yaitu PKK, TNI dan BKKBN dinilai sangat cocok ".
BKKBN punya satu kader di setiap gampong, Begitu juga PKK punya 30 kader di setiap gampong, jelas Dyah Erti, Artinya PKK punya 400 ribu kader nya di seluruh Aceh.
Begitu pula dengan TNI juga punya kader sampai ke desa, adanya kemitraan ini harus bisa sama-sama menjaga ketahanan keluarga hingga ke tingkat paling kecil.
Tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri katakan, program kemitraan antara BKKBN, TNI dan PKK Aceh sangat penting untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
" Hal itu atas dasar kondisi Aceh yang tingkat perceraian pasangan keluarga yang cukup tinggi ".
Rata-rata per setiap kabupaten/kota di Aceh, ada 200 pasangan yang bercerai setiap tahunnya, Melihat persoalan itu bisa diindikasikan bahwa ketahanan keluarga di Aceh sangat rentan, terang Sahidal Kastri.
Apabila hal ini terus berlanjut, tambah Sahidal Kastri, akan menimbulkan problem di tengah keluarga, Korban dari perceraian itu adalah anak-anak.
" Jika tak segera ditanggulangi, sulit untuk mencapai Indonesia emas pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia atau di tahun 2045 mendatang ".
Pemerintah Aceh sangat serius untuk mengupayakan ketahanan keluarga, Salah satu upaya adalah membuat payung hukum berupa Qanun yang pada bulan lalu telah diparipurnakan oleh dewan di DPR Aceh, pinta Sahidal Kastri.
Poin di Qanun tersebut di antaranya, mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti pembekalan pra nikah, Calon pengantin juga diharuskan memeriksa kesehatan sebelum menikah, tutup Sahidal Kastri.
