Sudirman DPD - RI Sapaan Haji Umar Kunker Ke Aceh Silaturahmi Dengan BPMA

BANDA ACEH - ANN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh,  Sudirman mengunjungi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Kamis (2/1). Dalam kunjungan kerja ini, DPD RI berjanji akan memperkuat BPMA, salah satunya mengenai hambatan birokrasi dan permasalahan tumpang tindih perizinan antara Aceh dengan Pemerintah Pusat. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman sapaan Haji Uma menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperkuat lembaga ini, karena itu semua hambatan yang ada akan segera dilaporkan ke Presiden. "Segera dilaporkan kepada Presiden mengenai hambatan, sehingga setelah ini kita harapkan BPMA akan lebih kencang lagi ke depan," kata Haji Umar  kepada wartawan Aceh Nasional News, usai makan bersama dengan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT. serta ketua DPD - RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menggelar pertemuan di pendopo gubernur Haji Umar  menyebutkan, terdapat beberapa persoalan birokrasi selama ini, karena itu Ketua DPR RI dimintakan untuk menginventarisir masalah yang ada agar dapat segera dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak kementerian terkait. "Ada beberapa kisruh birokrasi itu, ada satu, dua, tiga, empat. Oleh pak ketua, dimintakan untuk diinvatirisir, kemudian kita bawakan, kita segera bahas ke RDPU dengan menteri ESDM," ujarnya. "seperti pemerintah Aceh mencari lahan untuk kantor DPD di Aceh, menyatakan bahwa Kantor DPD dari semenjak gubernur masa Dr Zaini sudah menjanjikan akan menyediakan tanah untuk kantor DPD Asal Aceh punya sendiri, ujar Haji Uma.

Haji Umar  mendukung BPMA ini, sehingga berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku," sambungnya. umar juga menuturkan, beberapa permasalahan itu yakni tentang birokrasi, Blok B Migas di Aceh Utara dan perizinan yang masih seperti tumpang tindih antara pusat dengan daerah. Karenanya perlu dicarikan solusi. "DPD dalam hal ini pak ketua siap membantu BPMA supaya berjalan sesuai harapannya, dan akan menguntungkan masyarakat Aceh , khususnya dalam lapangan kerja nantinya," tutur Umar. Dalam pertemuan itu, DPD RI juga mendesak BPMA harus mampu menunjang perekonomian Aceh. Mengingat, lembaga ini merupakan salah satu kunci perekonomian di Aceh (said).