Proses penyaluran melalui PT POS Indonesia Tapaktuan ternyata menimbulkan masalah baru, karena banyaknya masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) BLT minyak goreng yang tidak mendapatkan akses informasi kepada masyarakat
Terkait keluhan tersebut pihak Media melakukan konfirmasi kepada PT POS Tapaktuan terkait kapan rencana penyaluran BLT minyak goreng bagi keluarga penerima manfaat (KPM)
Pihak PT Pos Tapaktuan di nilai sengaja menutupi akses informasi bagi keluarga penerima manfaat (KPM) terkait kapan penyaluran BLT minyak goreng kepada masyarakat miskin.
Terkait kejadian tersebut ketua LSM Libas Mayfendri menyayangkan atas sikap yang di tunjukan menejer PT Pos Tapaktuan, seharusnya pihak PT Pos harus bersinergi dengan media untuk menyukseska program pemerintah tersebut.
PT Pos Tapaktuan dinilai terlalu arogan padahal informasi tersebut untuk keterbukaan publik agar keluarga Penerima manfaat (KPM) dapat mengetahui kapan pencairan BLT Minyak Goreng guna menyukseskan program pemerintah.
LSM Libas memintak kepada Kepala Regional 1 PT Pos Indonesia untuk mengevaluasi kepala kantor PT pos Tapaktuan jika hal tersebut benar maka sangat di sayangkan, " ujarnya
Kepala Regional 1 PT Pos Indonesia di harapkan dapat menindak lanjuti terkait informasi ini, jika tidak di indahkan akan berdampak kepada program pemerintah terkait penyaluran BLT minyak goreng kepada masyarakat miskin.
Seharusnya pihak PT Pos Tapaktuan bersinergi dengan awak media untuk menyukseskan program pemerintah ini agar penyaluran BLT minyak dapat berjalan dengan sukses.
Sampai berita ini di turunkan pihak PT Pos Indonesia Tapaktuan belum mendapatkan konfirmasi terkait persoalan tersebut
